Telegraf– PT Bank BCA Syariah memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui partisipasi dalam Festival Kebudayaan Balimester 2025. Bank menghadirkan 15 mitra binaan dari program WEpreneur dan BAZNAS Microfinance untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif.

Salah satunya diwujudkan dengan menghadirkan produk-produk mitra binaan dalam Festival Kebudayaan Balimester 2025 yang mengusung tema “Kolaborasi Budaya Betawi dan Tionghoa”, di Jatinegara, Jakarta Timur (12/10).

Kegiatan yang digagas oleh Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia (PERWANTI) ini menjadi ajang promosi sekaligus literasi ekonomi syariah bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, BCA Syariah menghadirkan 15 UMKM binaan dari program WEpreneur by BCA Syariah dan program BAZNAS Microfinance.

Corporate Secretary BCA Syariah Muhammad Fikri Hudaya mengatakan, partisipasi bank dalam festival tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pelaku usaha lokal.

“Kehadiran kami pada event ini bukan hanya untuk memperluas akses pasar bagi UMKM binaan BCA Syariah dan mitra strategis, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah,” ujar Fikri di Jakarta.

Salah satu pelaku UMKM binaan, Irwanto, pengusaha es pisang ijo, mengaku merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut.
“Festival ini menjadi ajang promosi yang efektif. Penjualan saya meningkat hampir dua kali lipat dibanding hari biasa,” ungkapnya.

Selain memberikan ruang promosi, BCA Syariah juga menghadirkan berbagai promo transaksi digital melalui aplikasi BSya by BCA Syariah, di antaranya cashback hingga Rp250 ribu untuk investasi emas serta diskon pembelanjaan melalui QRIS BSya.

Program Mustahik Micropreneur, hasil kolaborasi dengan BAZNAS, telah berjalan sejak 2022 dan kini telah membina 40 penerima manfaat (mustahik) di Jakarta agar mandiri secara ekonomi. Sementara WEpreneur, program inkubasi khusus perempuan pelaku usaha, telah memberdayakan 85 pengusaha UMKM perempuan hingga 2025.

Dengan semangat berdaya  tumbuh memimpin, BCA Syariah menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah yang tanggyh dan inklusif.

” UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Kami akan terus memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan dan  bagi pelaku usaha agar dapat tumbuh berkelanjutan,” tutur Fikri

Telegraf- – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmennya untuk menyerap secara penuh Penempatan Uang Negara (PUN) senilai Rp25 triliun yang ditempatkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat pembiayaan di sektor produktif dan mendukung program perumahan rakyat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa proses penyerapan dana pemerintah itu berjalan sesuai rencana dan akan terselesaikan seluruhnya pada November 2025.

“BTN telah menyiapkan pipeline kredit sekitar Rp27,5 triliun, lebih besar dari dana PUN sebesar Rp25 triliun. Ini menunjukkan kesiapan kami untuk menyerap penuh dana yang ditempatkan pemerintah,” ujar Nixon di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Hingga akhir September 2025, BTN tercatat telah menyalurkan Rp10,5 triliun atau sekitar 42% dari total dana PUN, sementara reimbursement yang sudah dilakukan mencapai Rp4,5 triliun.

“Sisanya akan kami tagihkan pada Oktober ini. Kami optimistis seluruh dana terserap pada bulan depan,” kata Nixon.
Dana penempatan pemerintah tersebut diarahkan ke berbagai sektor produktif, antara lain konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat.

“Kami tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat. Setiap penyaluran dilakukan sesuai ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah,” jelas Nixon.

Menurutnya, penyerapan yang terkesan lambat di tahap awal lebih disebabkan oleh karakteristik bisnis BTN yang fokus pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Pembiayaan KPR membutuhkan proses lebih panjang karena melibatkan verifikasi dan persetujuan yang detail. Namun pipeline kami sudah siap, tinggal realisasi pencairan,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut bahwa BTN baru menyerap sekitar 19% dari total dana pemerintah hingga 30 September 2025. Namun, BTN menegaskan bahwa progres penyaluran kini meningkat signifikan berkat percepatan di berbagai segmen kredit.

Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN menargetkan penyerapan penuh dana PUN sebelum akhir tahun.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana pemerintah benar-benar memberi dampak bagi ekonomi nasional, terutama dalam mendukung sektor produktif dan kebutuhan perumahan masyarakat,” tutup Nixon.

Telegraf – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus menunjukkan komitmennya sebagai bank utama penyalur rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga akhir September 2025, BTN mencatat telah menyalurkan 142.749 unit KPR Subsidi FLPP dengan total nilai mencapai Rp17,66 triliun.

Capaian tersebut setara dengan 64,89% dari target penyaluran 220.000 unit rumah subsidi yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun ini. Dari total tersebut, sebanyak 99.441 unit disalurkan oleh BTN konvensional, sementara 43.308 unit lainnya disalurkan melalui unit usaha syariah BTN.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, angka tersebut mempertegas peran strategis BTN dalam mendukung program pemerintah untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi jutaan keluarga Indonesia.

“BTN mendapat mandat mulia dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni. Artinya, 140 ribu keluarga kini sudah memiliki rumah berkat program KPR Subsidi BTN,” ujar Nixon, Jumat (10/10/2025).

Berdasarkan hasil kajian BTN melalui Housing Finance Center, kepemilikan rumah subsidi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

“Mereka merasa lebih tenang, bangga, dan memiliki aset jangka panjang. Dengan rumah sendiri, mereka juga lebih mudah mengatur keuangan keluarga,” jelas Nixon.

Menariknya, 88,43% penerima KPR Subsidi BTN merupakan generasi milenial berusia antara 29–44 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia masih membutuhkan dukungan program FLPP agar dapat memiliki rumah pertama mereka.

BTN juga aktif memberi masukan kepada pemerintah terkait kebijakan perumahan rakyat. Salah satunya, BTN menolak wacana pengurangan luas rumah subsidi menjadi 18 meter persegi.

“Keluarga Indonesia rata-rata butuh dua kamar tidur. Ukuran 18 meter persegi berpotensi menciptakan kawasan kumuh baru. BTN menolak wacana itu karena rumah subsidi harus tetap layak huni,” tegas Nixon.

Selain melayani pekerja formal, BTN juga memperluas akses KPR subsidi bagi pekerja informal seperti pedagang kecil, tukang cukur, dan mitra ojek daring. Bahkan, BTN berinovasi dengan sistem pembayaran cicilan otomatis melalui pemotongan pendapatan harian agar mereka lebih mudah membayar angsuran.

“BTN menjadi satu-satunya bank yang berhasil menjangkau MBR, termasuk pekerja sektor informal, secara luas dan berkelanjutan lewat program rumah subsidi,” tambah Nixon.

Dengan capaian lebih dari 140 ribu rumah subsidi hingga kuartal III 2025, BTN berkomitmen melanjutkan perannya dalam mendukung target pemerintah mewujudkan Program Satu Juta Rumah. Hingga akhir tahun, BTN optimistis dapat mencapai kuota 220.000 unit rumah subsidi sesuai rencana.

Telegraf – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) tetap terjaga di tengah dinamika global. Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada 1 Oktober 2025 menyimpulkan bahwa kinerja ekonomi nasional menunjukkan ketahanan yang kuat, didukung oleh penguatan pasar modal dan stabilitas fundamental ekonomi domestik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan, sektor jasa keuangan memainkan peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kondisi sektor jasa keuangan Indonesia tetap solid. Likuiditas terjaga, intermediasi berjalan baik, dan pasar modal terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Mahendra di Jakarta, Rabu (9/10).

OJK mencatat, perkembangan ekonomi global menunjukkan tren beragam. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih tinggi dari perkiraan awal 2025. Penguatan ini didorong oleh percepatan produksi dan perdagangan sebelum kenaikan tarif global.

Meski tensi perang dagang menurun, potensi ketegangan geopolitik dan fluktuasi suku bunga global masih menjadi risiko utama. Di Amerika Serikat, The Fed telah memulai siklus penurunan suku bunga acuan (FFR) sebesar 25 basis poin pada September 2025 dan diperkirakan masih akan melanjutkan dua kali pemangkasan hingga akhir tahun.

Sementara itu, di Tiongkok, moderasi ekonomi masih berlanjut, sedangkan kawasan Eropa menunjukkan stagnasi dengan tekanan di pasar keuangan. Jepang juga masih menghadapi tekanan inflasi yang tinggi. Kondisi tersebut turut mendorong pergeseran minat investor global ke aset-aset berisiko (risk-on sentiment), termasuk ke pasar saham negara berkembang seperti Indonesia.

Mahendra menilai perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Indeks Manufaktur (PMI) tetap berada di zona ekspansi dan neraca perdagangan mencatatkan surplus yang meningkat.

“Momentum pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus dijaga. Meski inflasi terkendali dan stabilitas nilai tukar terpelihara, permintaan domestik masih perlu diperkuat agar bisa menjaga daya dorong ekonomi ke depan,” katanya.

OJK mencermati perlunya penguatan konsumsi rumah tangga dan penjualan sektor riil, termasuk ritel, semen, dan kendaraan, sebagai komponen penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pasar modal Indonesia mencatatkan kinerja impresif sepanjang September 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus 8.061,06, naik 2,94 persen secara bulanan (mtm) atau 13,86 persen sejak awal tahun (ytd). Nilai kapitalisasi pasar juga mencapai Rp14.890 triliun, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa.

Kinerja positif ini didorong oleh kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional serta peningkatan partisipasi investor domestik.

“Kinerja pasar modal mencerminkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ini sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Mahendra.

Selain itu, jumlah investor pasar modal meningkat pesat. Per akhir September 2025, jumlah investor mencapai 18,66 juta, naik 25,5 persen dibandingkan awal tahun.

Penghimpunan dana di pasar modal juga meningkat menjadi Rp186,52 triliun, dengan 17 emiten baru yang melakukan penawaran umum.

Investasi dan Bursa Karbon Terus Berkembang
Sektor investasi juga menunjukkan tren penguatan. Nilai Asset Under Management (AUM) industri pengelolaan investasi naik menjadi Rp913,96 triliun, atau tumbuh 9,15 persen secara ytd.

Di sisi lain, perdagangan karbon (carbon exchange) turut mencatat perkembangan signifikan dengan total volume transaksi mencapai 1,6 juta tCO₂e dan nilai akumulasi Rp78,46 miliar hingga akhir September 2025.

Dalam menjaga integritas pasar keuangan, OJK terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Selama 2025 hingga akhir September, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total nilai lebih dari Rp25,4 miliar kepada berbagai pelaku usaha di pasar modal, serta mencabut izin empat perusahaan efek.
“Kepatuhan dan tata kelola yang baik menjadi kunci agar kepercayaan terhadap pasar keuangan tetap tinggi. OJK akan terus menjaga integritas sistem keuangan nasional,” tegas Mahendra.

OJK memastikan akan terus bersinergi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Stabilitas sistem keuangan adalah fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkas Mahendra.

Telegraf – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus memperjuangkan kedaulatan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan milik negara yang menjadi tulang punggung energi nasional. Arie menyebut gerakan “Selamatkan Pertamina” bukan sekadar slogan, tetapi panggilan moral untuk menjaga kemandirian bangsa dari dominasi energi asing.

“Menjaga Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. ‘Selamatkan Pertamina’ bukan hanya seruan emosional, tetapi ajakan konkret agar rakyat tidak terjebak dalam narasi yang ingin melemahkan perusahaan negara ini,” tegas Arie dalam Forum Diskusi “Reintegrasi Pertamina & Isu Energi Nasional 2025” di Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut Arie, berbagai tudingan negatif terhadap Pertamina—mulai dari isu layanan buruk hingga tuduhan sarang korupsi—merupakan bagian dari skenario sistematis untuk mendiskreditkan BUMN energi tersebut. Ia menyebut serangan itu tidak lagi murni kritik, melainkan upaya yang mengancam kedaulatan energi Indonesia.

“Hari ini kita sedang memasuki era pembusukan nama Pertamina. Tudingan-tudingan itu bukan spontan, melainkan agenda kapitalis global yang ingin menguasai energi Indonesia,” ujarnya.

Arie menegaskan, sejak masa awal kemerdekaan, Pertamina memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Sekitar 70 persen pendapatan negara pada masa itu bersumber dari sektor migas yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut. Karena itu, ia menilai upaya melemahkan Pertamina sama dengan mengikis kemandirian ekonomi bangsa.

“Pertamina bukan hanya perusahaan negara, tapi bagian dari sejarah berdirinya Republik. Dari energi inilah pembangunan nasional berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, FSPPB menilai kebijakan liberalisasi energi pascareformasi telah menggerus peran Pertamina. Sejak tekanan lembaga internasional seperti IMF pada krisis moneter, tata kelola energi nasional mulai diarahkan ke mekanisme pasar bebas.
“Sejak itu Pertamina dipaksa bersaing di pasar global, rakyat harus membeli BBM dengan harga pasar, dan pemerintah menanggung beban subsidi lebih besar,” jelas Arie.

Melalui gerakan “Selamatkan Pertamina”, FSPPB mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan menolak narasi disinformasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

“Kami menginisiasi pembentukan aliansi lintas elemen untuk memperjuangkan kedaulatan energi nasional. Jika semua bersatu, seperti semangat Sumpah Pemuda, kita bisa melawan arus liberalisasi ini,” pungkas Arie.

FSPPB menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam menjaga peran strategis Pertamina sebagai penopang kemandirian energi Indonesia.

Telegraf – Isu keberlanjutan semaki mengemuk dalam kebijakan nasional, Pemer8ntah meneatkan agenda pembangunan hijau sebagai prioritas menuju tahun indonesia emas 2030 Hal ini ditegaskan dalam forum Lestari Summit 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/10), dengan menghadirkan ratusan peserta dari pemerintah, korporasi, komunitas, hingga generasi muda.

Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, menyebut transformasi hijau sudah menjadi bagian dari visi pembangunan Indonesia ke depan melalui Asta Cita.

“Ke depannya dalam setiap pilar Asta Cita akan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs, terutama pada SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 4 Pendidikan Berkualitas, dan SDG 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh,” ujar Dida dalam keynote speech.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan capaian tercepat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di level global.

“Laporan SDGs Transformation Center pada Juli 2025 menyebut Indonesia adalah salah satu dari lima negara di G-20 dengan kemajuan tercepat dalam pencapaian SDGs,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Joko Siswanto, menekankan pentingnya peran regulasi dalam mendukung transisi hijau.

“OJK mendukung pencapaian SDGs dengan mengeluarkan regulasi seperti POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia,” jelas Joko dalam sesi monolog bertajuk Portraying Sustainable Investment in Indonesia.

Tema besar Lestari Summit 2025, yakni “Thriving Together and Cultivating Resilience for Sustainable Future”, menegaskan pentingnya membangun ketangguhan sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menghadapi berbagai krisis global.

CEO KG Media, Andy Budiman, menyampaikan bahwa resiliensi menjadi kebutuhan mendasar.

“Kita sadar bahwa krisis di satu bidang hampir selalu berkelindan dengan krisis di bidang lain. Karena itulah tema tahun ini menekankan pentingnya resiliensi untuk masa depan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain tokoh pemerintah dan regulator, forum ini juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Managing Director Chief Economist Danantara Indonesia Reza Yamora Siregar, Chief Conservation Officer WWF-Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki, Vice President Safeguard PT PLN (Persero) Imam Muttaqien, hingga Co-founder & CEO Pagatan Usaha Makmur (PUM) Rio Christiawan.

Acara masih berlanjut hingga malam dengan melibatkan komunitas, seniman, serta generasi muda, sebelum ditutup dengan Lestari Awards 2025 yang memberikan apresiasi pada 14 kategori aksi nyata keberlanjutan.

Sebagai forum tahunan, Lestari Summit menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, sektor keuangan, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas lokal dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan.Keberlanjutan Indonesia