Telegraf – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah perusahaan baja asal China yang yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, termasuk tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pekan ini.
“Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari dua hari deh. Harusnya minggu ini,” kata Purbaya kepada media di kantornya, dikutip Selasa (27/01/2026).
Pada kesempatan sebelumnya, Purbaya mengungkapkan modus penghindaran pajak tersebut , meliputi praktik under invoicing atau pencantuman nilai barang yang tidak sesuai dan aktivitas transaksi yang tidak tercantum dalam sistem perpajakan.
Perusahaan tersebut juga diketahui telah beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun. Perusahaan itu, kata Purbaya, juga telah memiliki total nilai omzet mencapai sekitar Rp4 triliun.
“Nanti kita tindak dengan cepat. Ada perusahaan baja, ada perusahaan bangunan. Banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini,” ujarnya, belum lama ini.
Temuan tersebut, kata Purbaya, juga diungkap usai dirinya mendapat sindiran dari Presiden Prabowo Subianto saat retreat kabinet yang berlangsung di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Purbaya mengatakan bahwa dalam retreat yang digelar pada Selasa (06/01/2026) lalu, Prabowo sempat mengatakan bahwa pemerintah kerap dibohongi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DJBC).
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden walaupun dia enggak ngeliat ke saya,” ujarnya.
Praktik tersebut juga kerap tidak terdeteksi oleh kedua lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut. Praktik penghindaran pajak yang turut melibatkan pegawai DJP dan Bea Cukai juga menjadi sorotan Prabowo.
