Telegraf, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebutuhan dana untuk Proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya mencapai Rp80 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibanding dengan besaran dana yang dilayangkan oleh Jepang sebelumnya.
“Dari hasil pra-studi biaya kereta semicepat Jakarta-Surabaya itu Rp80 Triliun, berbeda dengan Jepang yang bilang butuh Rp102 triliun,” kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jumat (23/12).
Hasil pra-studi ini kata Luhut merupakan kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah merampungkan studi awal terkait proyek kereta semicepat tersebut.
“Kami temukan hal-hal yang perlu diselesaikan dan diutamakan, salah satunya terkait besaran kebutuhan dana,” kata Luhut.
Ia mengatakan, terkait skema pendanaan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah kata Luhut, akan mengajak swasta masuk dalam pembangunan kereta semicepat ini.
Luhut mempertimbangkan beban anggaran pendapatan belanja negara yang bisa membengkak jika tidak ada kerjasama dengan sektor privat. Sedangkan jika mengacu pada skema Goverment to Goverment (G to G) beban anggaran yang dikeluarkam oleh pemerintah bisa berkurang.
“Jadi beban APBN kita akan berkurang, tapi kereta cepat tetap milik pemerintah, privat hanya diikutkan bekerjasama,” kata Luhut.
Guna menutup biaya investasi yang dikeluarkan pemerintah dan swasta untuk membangun proyek tersebut, Luhut memperkirakan harga jual tiket kereta tersebut di kisaran Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per penumpang.
Selain soal pendanaan, Luhut juga mengatakan BPPT dalam kajiannnya menemukan pemerintah bisa menggunakan tenaga listrik dalam menggerakkan kereta semicepat tersebut. Penggunaan diesel menurut Luhut, sudah terlalu ketinggalan ketinggalan zaman.
“Setelah lihat kajian, kita sepakat pakai tenaga listrik, ini teknologi maju tidak usah pakai diesel,” kata dia. (Red)
Photo credit : Antara
