Telegraf – Saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keberadaan Omnibus Law untuk menyinkronisasikan puluhan undang-undang (UU).
“Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbikan Omnibus Law. Satu undang-undang yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak,” kata Jokowi saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).
Jokowi menjelaskan dengan adanya Omnibus Law, maka antar UU bisa selaras memberikan kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja dan inovasi serta akuntabel dan bebas korupsi.
“Sehingga antar undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, regulasi nasional harus terus dibenahi, terutama regulasi yang tumpang tindih dan tidak jelas serta tidak memberikan kepastian hukum.
Begitu juga dengan regulasi yang membuat prosedur menjadi berbelit-belit serta regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi harus dirombak dan disederhanakan.
Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara saat berkunjung ke kantor satgas nasional Covid-19 di kantor pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta Timur. Biro Pers Kepresidenan/Muchlis Jr
