Telegraf, Malang – Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas ) dalam mewujudkan peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015 tentang penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan pada wilayah yang belum terdapat penyalur serta Peraturan Menteri ESDM No 16 tahun 2016 tentang mendorong percepatan pembangunan penyalur di seluruh NKRI terus lakukan Sosialisasi Sub Penyalur di Seluruh Indonesia.
Untuk program ini pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk menentukan titik dan berapa harga ongkos angkut dari penyalur menuju titik sub penyalur.
“Jadi sub penyalur sebenernya adalah ide dari BPH Migas bagaimana lebih meningkatkan ketersediaan BBM di pasar dengan cara menciptakan titik titik baru sub penyalur dimana titik tersebut semuanya di serahkan kepada pemerintah daerah pemerintah kota untuk menentukan titiknya dimana, siapa yang akan mengoperasikannya termasuk biaya transportnya berapa,” hal itu di ungkapkan Komite BPH Migas Jugi Prajogio dalam sambutaan dalam agenda sosialisasi sub penyalur di desa Pijiombi, Desa Wonosari (Gunungkawi) Malang.
Jugi mengatakan hingga saat ini sudah mencapai 131 titik penyalur di seluru indoneaia dan hingga akhir tahun di rencanakan akan menjadi 170 titik baru yang dapat memberikan harga BBM yang sama di seluruh Indonesia.
Seperti yang terjadi di Desa Pijiombo yang belum memiliki depot penyalur masyarakat masih menikmati BBM dengan harga diatas harga normal yaitu untuk premium sebesar Rp8000 hingga Rp9000 yang pembeliannya di pengecer seperti pertamini yang banyak bermunculan di desa Pijiombo.
“SPBU adanya di kota di daerah talang agung sekitar 20 kilo dari pijiombo, yah terpaksa harus membeli di eceran dengan harga sekitar Rp8.000,” titur Pino (30 th), salah satu warga dusun Pijiombo yang hadir dalam sosialisasi sub Penyalur Jumat (22/3).
Hal serupa juga dikatakan Gianto (47th) mengatakan harga Rp9.000 sudah biasa untuk premium. Sementara untuk pertalite bisa mencapai sekitar Rp11.000. “Sudah setahun ini harga Rp9.000 sebelumnya Rp7.000 sudah biasa,” ungkapnya.
Mereka berharap dengan sosialisasi ini betul betul akan terealisasi adanya sub penyalur di daerahnya.
Hadir dalam sosialisasi sub penyalur tersebut Komisi VII DPR RI Totok Daryanto, Perwakilan dari PT Pertamina Persero MOR V Surya Suganda.
Pertamina sangat terbuka jika nanti dari pemerintah daerah (Pemda) ada pengajuan sesuai yang sudah diatur oleh BPH Migas untuk menfasilitasinya, dimana di desa Pijiombo belum ada lembaga penyalur resmi.
“Dan ini akan menjadi masukan kepada kami untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, dan terus terbuka jika ada pengajuan dari pemerintah daerah,” Kata Surya. (Red)
Credit Photo: Dorong Pemerataan BBM Satu Harga BPH migas Adakan Sosialisasi di Desa Pijiombo Malang/telegraf
