Telegraf, Jakarta – Wartawan Senior LKBN Antara, Adi Lazuardi menyatakan perlu ada uji kompetensi khusus bagi wartawan yang tinggal di diperbatasan.
“Kalau kita lihat peta daerah-daerah perbatasan itukan penduduknya sedikit, jarak yang jauh-jauh. Jadi kalau untuk media cetak itu sepertinya kurang bisa berkembang, jumlah oplahnya sedikit, distribusinya jauh-jauh, jadii kalau untuk media cetak kurang berkembang. Justru yang berkembang itu media elektronik, seperti media online, radio, TV,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya globalisasi informasi dan kemajuan teknologi informasi, sebenarnya masyarakat daerah perbatasan menikmati berita-berita atau informasi yang berkualitas dari nasional dan internasional.
Hal ini terungkap dalam Diskusi Media yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia, Rabu, (27/12/2017) di JMC Kebon Sirih Jakarta Pusat, dengan Tema :” Optimalisasi Kompetensi Wartawan Dalam Pemberitaan Pembangunan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Meningkatkan Nasionalisme”.
“Sekarang orang-orang di perbatasan bisa nonton TV nasional, bisa nonton nasional geografi baik dari TV maupun dari HP. Kalau untuk cetak agak berkurang. Bahkan dulu ketika belum ada perkembangan informasi secanggih ini waktu saya mahasiswa, saya masih bisa mengakses berita-berita politik yang tidak dari Indonesia seperti Hilversum (Radio Belanda), dari RRI, artinya dulu waktu saya mahasiswa tahun 80 an, saya bisa mendengar informasi berkualitas dari wartawan yang punya kompetensi tinggi dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Jadi memang sekarang ini agak sedikit tergilas wartawan-wartawan daerah dengan wartawan-wartawan nasional maupun internasional karena masyarakat daerah bisa mengakses informasi,” ungkapnya.
Menurut Adi Lazuardi, perlu ada uji kompetensi khusus untuk wartawan daerah terutama untuk dikembangkan ke media elektronik. Wartawan daerah juga harus ditingkatkan pemberitaan ekonominya, supaya ekonomi daerahnya tumbuh dan kontrol sosial. Misal Pak Jokowi telah menetapkan bahwa harga BBM satu harga diseluruh Indonesia, baru seminggu Pak Jokowi pulang, harga sudah berubah.
Artinya fokus Presiden Jokowi supaya daerah-daerah perbatasan itu maju dengan dorongan dari pusat yang daerahnya juga harus bantu ngawasin, jangan sampai kebijakannya begini, realisasi di lapangannya bertolak belakang seperti harga BBM itu, saat Presiden pulang, harga BBM sudah berubah lagi. Jadi fokuskan pada pengawasan atau kontrol sosial.
Sementara itu, Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI menejelaskan bahwa sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sesuai dengan point ketiga sejak pemerintahan Jokowi-JK, kita fokus pada pembangunan Indonesia dari pinggiran ini menindaklanjuti arahan pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, bagaimana kita menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara, artinya pada titik tertentu perbatasan negara itu harus menjadi etalase negara.
Terkait dengan strategi dan tantangan dari perubahan mindset perbatasan menjadi halaman terdepan, menurutnya yang pertama tentu harus memastikan bahwa persoalan-persoalan di perbatasan negara harus teratasi. Yang pertama misalnya keterisolasian harus kita atasi, semua wilayah di kawasan perbatasan harus terbuka. Aksesibilitas bagi masyarakat dalam beraktivitas.
Yang kedua harus diperkuat kemampuan kita dalam hidup berdampingan dengan negara tetangga. Karena pada prinsipnya bahwa kita tidak membelakangi negara tetangga, tetapi kita saling berhadap-hadapan, maka kekuatan kompetitifnes diberbagai bidang harus dipastikan bahwa kita bisa mewujudkannya. Yang ketiga kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan harus diwujudkan karena apapun mereka hidup berdampingan dengan masyarakat negara tetangga yang dititik-titik tertentu kesejahteraannya masih jauh di atas kita , itu yang harus segera dilakukan.
Apa saja yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Jokowi-JK terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan? Jelas Robert Simbolon, “Banyak sekali yang sudah dikerjakan, diantaranya pembangunan infrastruktur karena sesuai dengan agenda prioritas Pak Jokowi bahwa infrastruktur juga masuk ke wilayah perbatasan dan targetnya kita pastikan bahwa tidak ada lagi Indonesia yang tidak satu, jadi targetnya adalah Indonesia satu, Indonesia yang wilayahnya terhubungkan satu sama lain, tersambungkan satu sama lain, berupa pembangunan jalan, berupa infratruktur penerbangan, perhubungan udara, pelabuhan dan tentu moda-moda transportasi yang melengkapinya itu yang pertama. Yang kedua perwujudan perbatasan sebagai etalase negara ditandai dengan dibangunnya pos-pos lintas batas negara yang sangat memenuhi syarat sebagai pos lintas batas negara yang standarnya Internasional. Yang ketiga juga kita berupaya untuk secara serius mengembangkan kapasitas masyarakat kawasan perbatasan diberbagai bidang terutama dibidang ekonomi, dibidang sosial budaya, intinya adalahpemberdayaan masyarakat dan perbatasan itu antara lain menjadi prioritas”. (Red)
