Telegraf, Tarakan – Dalam mewujudkan program pemerintah Presiden Joko Widodo mengenai penetapan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seluruh Indonesia, dan juga merupakan perwujudan Undang undang Migas no 22 tahun 2001 mengenai kegiatan Usaha Hilir Migas.
Melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) terus lakukan sosialisasi pengaturan terhadap implementasi Sub Penyalur BBM yang dilaksanakan Kota Tarakan Kalimantan Utara untuk memastikan bahwa menyaluran BBM tepat sasaran.
Dimana UU nomer 22 tahun 2001 sebagai amanat yang harus dilaksanakan untuk menjamin masyarakat dalam ketersediaanya dan kelancaran penyaluran BBM guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu di katakan Anggota Komite BPH migas Hendry Ahmad pada Pembukaan Sosialisasi Sub Penyalur Implementasi Sub Penyalur BBM di Tarakan, Kalimantan Utara Kamis (14/12/2017). Hadir dalam pembukaan Ari Yusnita Anggota Komisi VII DPR RI, Fausta maria dari Kepala Seksi Produksi Non Tanaman Pangan Kementrian Desa , DPT dan Transmigrasi.
“Dengan luasnya wilayah NKRI masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dalam memperoleh BBM yang seharusnya dapet diakses dengan mudah dan dengan harga yang sama di seluruh wilayah NKRI,” kata Hendry.
Hendry menerangkan bahwa program tersebut guna melaksanakan amanah Peraturan BPH Migas no 6 tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan pada wilayah yang belum terdapat penyalur dengan maksud menanggulangi permasalahan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian di wilayah-wilayah tersebut khusunya yang belum terdapat Penyalur BBM resmi.
Lanjut Hendry selain menangulangi permasalahan ketersediaan Sub Penyalur ini diharapkan menjadi suatu entitas lembaga yang secara fleksible dapat berdiri sebagai program masyarakat tersendiri dan jika kedepan diperlukan untuk ditingkatkan maka dapat sebagai penyalur badan usaha seperti SPBU SPDN.
“Sub penyalur tersebut adalah merupakan perwakilan dari anggota masyarakat (yang berasal pula dari anggota masyarakat bersangkutan) yang melakukan kegiatan penyaluran dengan sisitem “titi beli” dengan mendapatkan pengantian ongkos angkut yang wajar yang di tetapkan pemerintah oleh pemerintah daerah dan diangkat oleh pemerintah daerah,” kata Hendry.
Ditemui di tempat yang sama Asmawati (34 tahun) mengatakan pembelian BBM jenis premium dieceran di Kelurahan Beringin, Tarakan Tengah mencapai Rp10.000 per botol beling, dan untuk botol mineral water yang 1,5 liter itupun tidak penuh seharga Rp18.000, untuk pertamak lebih mahal.
“Kalau suami saya itukan nelayan, beli di SPBU itu tidak boleh lebih dari 10 liter, padahal untuk melaut itu semalam memperlukan lebih dari 20 liter, jadi terpaksa yah beli di eceran gak ada pilihan lain,” ungkapnya.
Hal serupa juga dikatakan Sri Wahyuningsih (30) warga Kelurahan Pasir putih, Kecamatan Tarakan barat, harga premium di penjual eceran mencapai Rp10.000, untuk satu botol beling sedangkan untuk botol berukuran 1,5 liter sebesar RP,13.000. “harga di eceran premium Rp10.000 per botol kaca, kalo botol mineral Rp13.000,” kata Sri.
Mensitir salah satu NAWACITA Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan” maka Sub penyalur menjadi menjadi salah satu kegiatan yang masuk dalam semangat NAWACITA dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM. (Red)
Photo Credit : Telegraf/Atti Kurnia
