Wiranto: UU Terorisme Tak Buat Militer Jadi Super Power

"Agar payung hukumnya lengkap, bukan untuk kepentingan tentara atau militer, bukan. Saya jamin militer dengan Undang-Undang itu tidak akan, katakanlah bertindak eksesif, tidak akan militer kemudian menjadi super power lagi, tidak mungkin militer kembali menjadi ke zaman era yang dulu, menjadi zamannya junta militer, rejim militer,"

Wiranto: UU Terorisme Tak Buat Militer Jadi Super Power


Telegraf, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kembali menegaskan bahwa melawan teroris harus dilakukan secara total, karena mereka tidak mengenal batas negara dan regulasi negara manapun, serta melakukan tindakan tanpa memakai aturan dan berbuat seenaknya.

“Lalu bagaimana kita menghadapi itu? apa kita menghadapi hanya, oh kalau itu ke Kepolisian saja deh, kan tidak bisa. Atau kita menghadapi hanya Poskamling saja, tidak bisa. Tetapi harus total,” tegas Menko Wiranto usai melakukan rapat koordinasi khusus (rakorsus) membahas tentang penanganan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (18/05/18).

Oleh karena itu, menurutnya, semua elemen masyarakat dan aparat keamanan, termasuk aparat TNI, harus dilibatkan. Namun demikian, tentu tetap memerlukan payung hukum berupa Undang-Undang (UU).

“Makanya kita melakukan revisi Undang-Undang tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang tidak cukup kuat untuk memberikan payung hukum dari semua unsur kekuatan keamanan kita,” jelas Wiranto.

Menurut Menko Wiranto, revisi Undang-Undang Terorisme harus segera diselesaikan, tetapi bukan semata-mata untuk kepentingan tentara atau militer.

“Agar payung hukumnya lengkap, bukan untuk kepentingan tentara atau militer, bukan. Saya jamin militer dengan Undang-Undang itu tidak akan, katakanlah bertindak eksesif, tidak akan militer kemudian menjadi super power lagi, tidak mungkin militer kembali menjadi ke zaman era yang dulu, menjadi zamannya junta militer, rejim militer,” tegasnya.

Dijelaskan Menko Wiranto, peran militer dalam UU Terorisme hanya sebatas memperkuat operasi Kepolisian agar lebih optimal dalam melawan aksi terorisme. Untuk itu, Ia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir.

“Soal kemudian nanti bentuknya gabungan, BKO, perbantuan, itu nanti teknis. Tidak usah membingungkan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas mengenai revisi UU Terorisme, Menko Wiranto mengungkapkan bahwa rakorsus juga membahas kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait, sehingga ada sinergi untuk mencegah tindakan terorisme.

“Kita melihat sekarang dari sisi idelogi bagaimana, dari sisi politik bagaimana, dari ekonomi bagaimana, sosial budaya bagaimana, dari sisi agama bagaimana. Nah ini kan membutuhkan kerja sama, koordinasi seluruh kementerian lembaga yang ada di negeri ini,” terangnya.

“Dan termasuk nanti juga nanti organisasi politik, organisasi keormasan, LSM, saya akan ajak bicara bahwa ini urusan kita bersama, ini urusan bangsa, ini ancaman terhadap tegaknya NKRI, ancaman terhadap eksistensi bangsa, stabilitas nasional, jadi yang menghadapi harus bersama-sama,” pungkas Menko Wiranto. (Red)


Photo Credit : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kembali menegaskan bahwa melawan teroris harus dilakukan secara total, karena mereka tidak mengenal batas negara dan regulasi negara manapun. FILE/Dok/Ist. Photo

KBI Telegraf

close