Wiranto Pastikan RKUHP Belum Final

“Kalau di sana-sini ada perbedaan itu lumrah saja dan saat ini kita mencoba untuk menyatukan pendapat dalam mengatasi perbedaan itu,”

Wiranto Pastikan RKUHP Belum Final

Telegraf, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum final dan masih dalam proses pembahasan.

“Kami yang bertemu di sini adalah bagian dari pemerintah, antara lain Panja DPR RI, Tim Pemerintah, Pimpinan KPK, para pakar hukum pidana, Menkumham, Jaksa Agung, dan peserta rapat lainnya untuk membuka diri, menyatukan pemikiran dan pemahaman tentang RKUHP yang sudah terlanjur menjadi isu yang berkembang di masyarakat,” ungkapnya usai Rakortas Tingkat Menteri tentang RKUHP di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (07/06/18).

“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencegah berkembangnya kegaduhan di masyarakat dengan menyampaikan pernyataan bersama bahwa RKUHP sama sekali tidak ada niatan, upaya, atau rekayasa untuk memperlemah upaya melawan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, namun semata-mata dalam rangka kodifikasi hukum nasional,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wiranto pun membantah adanya satu opini yang berkembang bahwa kasus ini adalah antara KPK melawan pemerintah.

“Kalau di sana-sini ada perbedaan itu lumrah saja dan saat ini kita mencoba untuk menyatukan pendapat dalam mengatasi perbedaan itu,” ungkapnya.

Dirinya mengakui memang dalam beberapa pembicaraan tadi ditemukan pasal-pasal yang masih perlu dimatangkan, seperti masalah sanksi, masalah yang menyangkut delik-delik yang bersifat tindak pidana khusus masuk ke dalam RKUHP, dan sebagainya, sehingga belum sempurna dan belum final. Terkait dengan hal itu, menurut Wiranto akan dibincangkan lebih lanjut lagi mana-mana saja yang belum sesuai.

“Dengan demikian, maka kita sepakat akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan ini, tentu dengan semangat kebersamaan dan semangat untuk membangun tata kelola hukum nasional yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih sempurna,” pungkasnya. (Red)

Baca Juga  Jelang Pilkada Serentak, Kapolri Diminta Tertibkan Anak Buah

Photo Credit : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. FILE/Dok/Ist. Photo


 

Share