UN Harus Bisa Mengukur Kemampuan Anak Secara Utuh

UN Harus Bisa Mengukur Kemampuan Anak Secara Utuh

"Berkaitan UN, pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan blunder. Bukan saja soal teknis UN berbasis kertas atau UN berbasis komputer,"

UN Harus Bisa Mengukur Kemampuan Anak Secara Utuh


Telegraf, Yogyakarta – Akses layanan pendidikan di Indonesia masih belum merata, utamanya bagi penyandang disabilitas, termasuk saat Ujian Nasional (UN). Menurutnya, sesuai amanah undang-undan Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas, pemerintah memang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bermutu. Meski masyarakat bisa berpartisipasi aktif

“Berkaitan UN, pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan blunder. Bukan saja soal teknis UN berbasis kertas atau UN berbasis komputer,” kata Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI) Prof Dr Rochmat Wahab MPd di Yogyakarta, Minggu (5/2).

Rochmat Wahab, yang juga Guru Besar UNY itu mengatakan, UN harusnya mengukur kemampuan anak secara utuh, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Meski secara teknis, seringkali layanan bagi penyandang disabilitas belum memadai.

Ketika dimintai komentar soal, layanan bagi siswa inklusi (berkebutuhan khusus), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Drs K Baskara Aji mengatakan, meski dalam UN tahun ini mereka belum bisa mengikuti ujian dengan model UNBK, namun pihaknya bertekad memberikan layanan terbaik.

Bahkan untuk memudahkan siswa inklusi dalam memahami soal, selain menyiapkan soal sesuai dengan kebutuhan, panitia juga menyiapkan guru pendamping khusus. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan layanan bagi peserta ujian. (Red)

Photo credit : JIBI


KBI Telegraf

close