Telegraf, Banjarmasin – Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), profesi notaris, akuntan, konsultan pajak, dokter, insinyur di Indonesia harus menguji dan mengasah kemampuannya agar tidak kalah dalam persaingan. Tak terkecuali profesi pengacara. Profesi ini juga harus melakukan uji kompetensi. Ini agar para pengacara makin dipercaya publik dalam menjalankan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) Dr.Urbanisasi mengungkapkan bahwa semua profesi harus memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi ini tidak bisa didapat begitu saja ketika mereka mengikuti ujian pengacara, melainkan harus melalui lembaga resmi yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Uji kompetensi ini tidak serta merta diperoleh dari ujian advokat, melainkan harus melalui sebuah proses yang ditetapkan BNSP,” kata Urbanisasi di sela-sela acara Certified Indonesian Lawyer Association, Minggu, (6/8/2017).
Terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (SK 0562) menuai banyak respon dari sejumlah pengacara. Sebagian besar respon itu bernada keberatan atau protes. Mulai dari mempersoalkan dasar hukum, penggunaan istilah hingga alas kewenangan BNSP.
“Padahal uji standar kompetensi ini adalah untuk mengukur tingkat kemampuan seorang lawyers. Mereka diuji oleh penguji profesional dari lembaga yang sudah disahkan oleh negara,” papar Urbanisasi. (Edo)
