Tjahjo: Sinergi dan Koordinasi Kunci Mengawal Stabilitas Pilkada

"Penguatan sinergi pemerintah yaitu di bawah koordinasi Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam yang di bawahnya ada Kepolisian, TNI, Kemendagri, BIN, Jaksa Agung, Kumham, bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mendukung dan memback up KPU dan Bawaslu yang secara mandiri sebagai penyelenggara Pilkada sampai Pileg dan Pilpres, sampai tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara),"

Tjahjo: Sinergi dan Koordinasi Kunci Mengawal Stabilitas Pilkada

Telegraf, Jakarta – Di tahun politik ini, ada dua agenda besar yang dilaksanakan. Dua agenda yang menentukan Konsolidasi demokrasi di Indonesia. Yaitu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah dan dimulainya tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019.

Salah satu kunci suksesnya dua agenda itu, terciptanya stabilitas yang terjaga dengan baik. Sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan, menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan stabilitas politik.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberi arahan di acara Diskusi Publik dan Apel Kasatwil Tahun 2018 di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (03/05/18).

Tjahjo memaparkan, hajatan Pilkada sudah di depan mata. Tentu ini jadi tantangan bagi para pemangku kebijakan dan otoritas yang terkait dengan pesta demokrasi tersebut. Salah satunya adalah mengawal agar proses pemilihan berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Sinergi dan koordinasi menjadi kunci mewujudkan itu.

“Penguatan sinergi pemerintah yaitu di bawah koordinasi Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam yang di bawahnya ada Kepolisian, TNI, Kemendagri, BIN, Jaksa Agung, Kumham, bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mendukung dan memback up KPU dan Bawaslu yang secara mandiri sebagai penyelenggara Pilkada sampai Pileg dan Pilpres, sampai tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara),” ungkap Tjahjo.

Menjamin stabilitas, dan mensukseskan Pilkada, Tjahjo menegaskan, bukan semata tugas aparat keamanan, tapi tanggung jawab semua elemen. Tentu kepolisian sebagai aparat keamanan negara memanggul kewajiban besar dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi.

Tapi, Tjahjo yakin, kepolisian mampu menjamin keamanan selama proses pemilihan berlangsung. Sebab tentang kendali komando di kepolisian sangat jelas, tegak lurus dari Kapolri sampai Kapolsek. Tentunya juga pihak aparat keamanan, terutama kepolisian sudah memetakan area rawan konflik dalam masa Pilkada nanti.

Baca Juga  Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Diperiksa Polisi

“Saya kira ini akan bisa terwujud dengan baik. Saya kira tahun ini pasti akan lancar. Apalagi kepolisian di back up TNI didukung data dari BIN juga kepolisian punya intelkam sendiri, korps-nya sendiri, divisi hukum ada. Saya kira ini ada jaringan, bisa cepat lakukan deteksi dini. Kamtibmasnya juga terpadu,” ujar Tjahjo.

Tapi bukan berarti, lanjut Mendagri, kewaspadaan menjadi kendor. Pilkada tahun ini, berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Aroma Pilkada 2018 sudah berbau Pilpres. Harus dicermati dan diwaspadai para penunggang politik.

Fenomena dukung mendukung, menurut Mendagri, tentu akan kian marak. Dan itu adalah proses politik yang biasa saja. Lumrah terjadi. Asal tidak saling serang dengan fitnah dan provokasi, tentu itu menjadi bagian dari dinamika politik.

“Asal tidak menghasut, menghina, memfitnah. Bawaslu mau dikritik apapun siap. Pemerintah siap asal tidak fitnah tidak dihujat tidak dibakar kantor Polseknya. Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan kepada golongan yang dia menghina lambang negara dan kehormatan dan harga diri kita. Ini yang harus dicermati dengan tegas. Silahkan orang mau jadi presiden, hak setiap orang,” tegas Tjahjo. (Red)


Photo Credit : Tjahjo paparkan, Pilkada jadi tantangan bagi para pemangku kebijakan dan otoritas yang terkait dengan pesta demokrasi tersebut. | Antara/Wahyu Putro A

Share