Tiga Tahap Dalam Menata Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19

“Pemerintah daerah dapat menerbitkan program subsidi bunga bagi modal kerja, baik usaha rintisan (start up), maupun proyek-proyek yang didanai dan/atau dibiayai dengan APBD. Perbaikan tata kelola yang telah melalui serangkain perbaikan sistem dan prosedur di tahap bertahan dan pulih, dilengkapi dengan penguatan sistem pengendalian intern dengan penyusunan risk register/risk profile"

Tiga Tahap Dalam Menata Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19


Telegraf – Dalam Rangka meningkatkan pemahaman implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan pengembangan kapasitas kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Universitas Indonesia (UI) lakukan Kuliah umum dan penandatanganan Nota Kesepahaman. Ada tiga peluang dalam menata instrumen desentralisasi fiskal yang lebih baik di masa pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam kuliah umum BPK dan Universitas Indonesia dengan topik “Peluang, Hambatan, dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19”, yang berlangsung di Jakarta, Senin (31/08/2020).

Ia mengungkapkan tiga peluang tersebut adalah tahap bertahan, pulih, dan bangkit. Pada tahap bertahan, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memanfatkan teknologi virtual secara virtual, serta melakukan pemutakhiran terhadap data dan informasi kependudukan. Tahap pulih dilakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Pada tahap ini, dengan menggunakan data kependudukan yang mutakhir, pemerintah daerah dapat melakukan vaksinasi secara terstruktur.

“Pemerintah daerah dapat menerbitkan program subsidi bunga bagi modal kerja, baik usaha rintisan (start up), maupun proyek-proyek yang didanai dan/atau dibiayai dengan APBD. Perbaikan tata kelola yang telah melalui serangkain perbaikan sistem dan prosedur di tahap bertahan dan pulih, dilengkapi dengan penguatan sistem pengendalian intern dengan penyusunan risk register/risk profile,” ungkap Agung.

Agung menegaskan selain identifikasi tantangan dan peluang menata desentralisasi fiskal, hal penting yang menjadi syarat perbaikan ekonomi adalah komitmen. BPK dan UI mendukung komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas.

Lanjutnya selain meningkatkan pemahaman implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan pengembangan kapasitas kelembagaan meningkatkan juga untuk meningkatkan sinergi dan berkoordinasi dalam rangka mendukung pemeriksaan, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Hadir dlam nota kesepahaman dan Kuliah umum tersebut Wakil Ketua BPK, para Anggota BPK, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Wakil Rektor UI serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. (AK)


Photo Credit: Ketua BPK Agung Firman Sampurna (ki) dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro (ka) saat melakuna penandatanganan (MOU) dalam Rangka meningkatkan pemahaman implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan pengembangan kapasitas kelembagaan di Jakarta,Senin (31/8). FILE/DOK.IST

Atti K.

close