Tidak Netral Dalam Pilkada PNS Bisa Kena Sanksi Pemecatan

Tidak Netral Dalam Pilkada PNS Bisa Kena Sanksi Pemecatan

"PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik,"

Tidak Netral Dalam Pilkada PNS Bisa Kena Sanksi Pemecatan


Telegraf, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mewajibkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) netral selama Pilkada 2018. Asman segera menerbitkan peraturan menteri untuk menindak jika ada PNS yang tak netral.

“Dalam waktu dekat akan terbit (peraturan menteri),” ujar Asman kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (01/02/2018).

Asman meminta ASN tidak terbawa arus politik. Ia mengatakan, Permenpan-RB tersebut sudah rampung, dan terkait sanksi ia akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sanksi berdasarkan keputusan Bawaslu nanti kita akan tindaklanjuti bisa penurunan pangkat, penurunan jabatan, dan bisa pemecatan,” katanya.

Sebelumnya, Asman sudah mengeluarkan surat edaran bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang dikeluarkan dan ditetapkan pada 27 Desember 2017. Surat itu telah dikirim kepada para pejabat negara mulai menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati dan wali kota untuk dilaksanakan.

Dalam surat itu, Asman juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik,” tegas Asman dalam surat itu. (Red)

Photo Credit : Telegraf/Koeshondo W. Widjojo


KBI Telegraf

close