Telegraf, Jakarta – Omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja, antara lain akan mencakup ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi. Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ini akan didorong masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020. Oleh karena itu draft dan naskah akademiknya pun ditargetkan agar kelar pada akhir tahun ini.
Aturan tersebut sebagai bentuk sikap pemerintah untuk tetap fokus pada usaha untuk menciptakan kemudahan berusaha dengan tujuan mendorong meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Namun Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, menilai dalam perancangan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menarik investasi saja. Melainkan juga harus memuat tentang pidana korporasi. Karena menurut Arjuna, tidak menutup kemungkinan bahwa investasi yang masuk melakukan tindak kejahatan korporasi atau corporation crime.
“Kita membuka diri terhadap investasi. Tapi juga harus ada sanksi pidana jika investasi itu menyeleweng dan melakukan penyimpangan dengan melakukan tindakan kejahatan korporasi yang sangat merugikan hajat hidup orang banyak. Tidak boleh dibiarkan liar,” tegasnya.
Menurut Arjuna, banyak kasus-kasus kejahatan korporasi yang tidak ditindak tegas dan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Sehingga rakyat kecil seringkali dirugikan.
“Banyak korporasi yang melakukan tindak kejahatan seperti perusakan lingkungan, kejahatan kerah putih atau white colar crime hingga praktek perburuhan yang tidak adil. Tapi sedikit mendapat sanksi pidana”, imbuh Arjuna dalam keterangannya pada redaksi, Jumat (20/12/19).
Arjuna berharap dalam Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja memuat sanksi pidana korporasi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan korporasi dan menegakkan keadilan hukum.
“Terhadap kejahatan korporasi, negara tidak boleh menutup mata. Tugas negara melindungi semua rakyatnya. Negara tidak boleh hanya menjadi alat kepentingan pemilik modal,” ungkapnya.
Arjuna juga menyesalkan dalam pembuatan draft RUU tersebut dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan pengusaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Sedangkan kaum buruh dan elemen masyarakat yang nantinya akan terdampak tidak dilibatkan untuk ikut serta didalamnya.
“Banyak persoalan perburuhan yang harus diperhatikan dalam UU ini seperti upah, jam kerja, keselamatan kerja dan hubungan industrial. Tapi buruh tidak dilibatkan. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Tanpa memuat pidana korporasi dan melibatkan kaum buruh dalam pembuatan draft RUU Omnibus Law ini hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sehingga masuknya investasi justru hanya berbuntut merugikan rakyat dan tidak dapat dirasakan imbasnya bagi masyarakat luas.
“Jika tidak ada pidana korporasi dan tidak melibatkan kaum buruh. Investasi yang masuk jauh dari harapan untuk menyejahterakan masyarakat. Justru malah sebaliknya, hal itu bisa berpotensi merampas hak masyarakat banyak,” pungkasnya. (Red)
Photo Credit : Para pekerja buruh bangunan sedang mengerjakan proyek pembangunan konstruksi. REUTERS
