Tidak Hanya Novanto, KPK Juga Akan Jerat Pihak Lain Yang Terlibat e-KTP

Tidak Hanya Novanto, KPK Juga Akan Jerat Pihak Lain Yang Terlibat e-KTP

"Tindakan lebih lanjut tentu saja mencermati fakta persidangan dan melakukan pengembangan e-KTP untuk mencari pelaku yang lain karena kami menduga masih ada pihak lain baik dari sektor politik, swasta maupun dari kementerian yang harus bertanggung jawab dalam proyek yang merugikan negara 2,3 T ini,"

Tidak Hanya Novanto, KPK Juga Akan Jerat Pihak Lain Yang Terlibat e-KTP


Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Dengan demikian, lembaga antikorupsi memastikan tidak akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor tersebut.

KPK tidak mengajukan banding lantaran sebagian besar tuntutan Jaksa KPK terhadap Novanto telah dikabulkan majelis hakim, termasuk mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti senilai USD 7,3 juta dan pencabutan hak politik. Meskipun, vonis majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Novanto berselisih satu tahun ketimbang tuntutan Jaksa yang menuntut mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dengan hukuman 16 tahun pidana penjara.

“Karena sebagian besar tuntutan KPK dipenuhi dan terbukti, maka kami putuskan menerima putusan PN tersebut,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Senin (30/04/18).

Menurut Febri, saat ini lembaganya akan fokus mengembangkan kasus korupsi e-KTP. Salah satunya dengan menjerat pihak-pihak lain yang diduga terlibat atau turut menikmati aliran dana dari korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

“Tindakan lebih lanjut tentu saja mencermati fakta persidangan dan melakukan pengembangan e-KTP untuk mencari pelaku yang lain karena kami menduga masih ada pihak lain baik dari sektor politik, swasta maupun dari kementerian yang harus bertanggung jawab dalam proyek yang merugikan negara 2,3 T ini,” katanya.

Tidak hanya menjerat pelaku lain, KPK juga mendalami adanya dugaan penyamaran aset yang dilakukan Novanto terkait kasus ini. Tak menutup kemungkinan, lembaga antikorupsi bakal menjerat Novanto dengan pasal pencucian uang. Namun, Febri masih enggan berbicara banyak mengenai pengembangan pencucian uang ini.

“Saya kira nanti disampaikan kalau semuanya sudah lengkap. Tapi fakta-fakta itu jadi poin untuk kita kembangkan,” katanya.
Sementara itu, Novanto juga memutuskan untuk tidak mengajukan banding. Hal ini disampaikan Firman Wijaya, salah satu kuasa hukum Novanto saat dikonfirmasi, Senin (30/04/18).

“Ya begitulah (tidak banding) di e-KTP keputusan kami,” kata Firman.

Dikatakan, keputusan tidak banding ini ditempuh setelah mengetahui sikap KPK yang juga tidak banding. Dikatakan Firman, apabila Jaksa Penuntut KPK mengajukan banding, maka pihaknya pun akan melakukan hal yang sama.

“Prinsipnya begini kalau KPK tidak banding ya kami tidak bandinglah,” katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap terhadap Setya Novanto. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp 5 miliar subsider 2 tahun pidana penjara, dan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hakim juga menolak permohonan Novanto untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus ini.

Majelis Hakim menyatakan Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama terkait proyek pengadaan e-KTP. Majelis Hakim menyatakan, Novanto terbukti memperkaya diri dari proyek e-KTP. Novanto diyakini telah menerima uang USD 7,3 juta dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf. (Red)


Photo Credit : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) putuskan untuk menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Setya Novanto yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. | Getty Images/Bay Ismoyo

KBI Telegraf

close