Tidak Berhentikan Ahok, Mendagri: Saya Siap Bertanggung Jawab Pada Presiden

Tidak Berhentikan Ahok, Mendagri: Saya Siap Bertanggung Jawab Pada Presiden

"Saya sendiri yakin pada keyakinan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo tentang apa yang saya putuskan,"

Tidak Berhentikan Ahok, Mendagri: Saya Siap Bertanggung Jawab Pada Presiden


Telegraf, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersih kukuh soal keputusannya mempertahankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak menyalahi aturan meskipun yang bersangkutan menyandang status sebagai terdakwa terkait kasus penodaan agama.

Menurutnya, fatwa Mahkamah Agung tidak memberikan pendapat hukum apa pun atas keputusannya tersebut. “Surat (fatwa) Mahkamah Agung jelas. Mahkamah Agung tidak dapat memberi pendapat hukum,” ungkap Tjahjo di Istana Kepresidenan, pada Selasa, (21/02/2017)..

Status Ahok yang menjabat kembali seusai cuti kampanye tengah menjadi perdebatan hukum. Sebab, Ahok kini menjadi terdakwa perkara penodaan agama dengan dua ancaman hukuman, yaitu 4 tahun dan 5 tahun penjara.

Mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah harus diberhentikan ketika diancam hukuman 5 tahun kurungan. Banyak pihak beranggapan bahwa Ahok seharusnya diberhentikan. Namun pemerintah memutuskan mempertahankan Ahok dengan pertimbangan dakwaan Ahok bersifat alternatif.

Tjahjo pun tak merasa bersalah terkait keputusannya tersebut karena Presiden Jokowi juga tidak mengomentari keputusannya. Hal tersebut justru Tjahjo anggap sebagai salah satu bentuk kepercayaan Presiden kepadanya.

“Saya sendiri yakin pada keyakinan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo tentang apa yang saya putuskan,” ungkapnya.

Keputusan pemerintah tersebut justru mendorong sejumlah pihak untuk melakukan gugatan kepada Presiden dan Mendagri ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta meminta fatwa Mahkamah Agung.

Alhasil pada Rabu, (23/02/2017),  Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berencana akan memanggil Mendagri terkait dengan keputusannya tersebut. (Red)

Photo credit : Telegraf/Koeshondo W.W.


KBI Telegraf

close