Tersandung Korupsi, Nur Mahmudi Dicegah ke Luar Negeri 6 Bulan

"Berkaitan dengan kasus dugaan tindak korupsi tersangka NMI, Jadi kemarin kita lakukan pencegahan, kemudian kemarin tanggal 18 Oktober surat pencegahan ke luar negeri sudah dikirimkan ke Ditjen Imigrasi. Jadi selama 6 bulan ke depan,"

Tersandung Korupsi, Nur Mahmudi Dicegah ke Luar Negeri 6 Bulan


Telegraf, Jakarta – Polisi telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, terkait permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Nur Mahmudi Ismail (NMI), tersangka kasus dugaan korupsi proyek Jalan Nangka, Tapos, Depok. Hasilnya, mantan wali kota Depok itu dicegah pergi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

“Berkaitan dengan kasus dugaan tindak korupsi tersangka NMI, Jadi kemarin kita lakukan pencegahan, kemudian kemarin tanggal 18 Oktober surat pencegahan ke luar negeri sudah dikirimkan ke Ditjen Imigrasi. Jadi selama 6 bulan ke depan,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (22/10/18).

Menyoal bagaimana perkembangan pemberkasan perkara tersangka Nur Mahmudi, Argo menyampaikan, penyidik masih melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan pihak kejaksaan (P19).

“Belum (rampung). Berkas masih P19 dan sedang diperbaiki oleh penyidik. Sebisa mungkin kita lakukan dengan cepat untuk kita kembalikan ke kejaksaan,” ungkapnya.

Diketahui, Polresta Depok telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, sejak Oktober 2017 lalu. Proyek yang dilaksanakan pada tahun 2015 silam itu, diduga merugikan uang negara sekitar Rp 10,7 miliar.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka.

Penyidik sempat mengirimkan berkas perkara tersangka Nur Mahmudi dan Harry Prihanto ke kejaksaan, Jumat (21/9) lalu. Namun, berkasnya dikembalikan (P19) karena dinilai belum lengkap dan perlu diperbaiki. (Red)


Photo Credit : Mantan Wali Kota Depok dua periode (2006-2011 dan 2011-2016) tersebut menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok pada tahun anggaran 2015 yang merugikan negara mencapai Rp 10,7 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

 

KBI Telegraf

close