Terkait Sumber Waras, Sandiaga Uno: Bayar Ajalah Kalau Itu Temuan BPK

"Bayar ajalah. Kalau itu temuan BPK, ya harus dibayarlah. Tapi yang bayar kan harus yang diuntungkan lah,"

Terkait Sumber Waras, Sandiaga Uno: Bayar Ajalah Kalau Itu Temuan BPK


Telegraf, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sebelum Rumah Sakit Kanker DKI yang didirikan di lahan bekas Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YSKW) dilanjutkan, pihak YSKW harus mengembalikan dahulu dana sebesar Rp 191 miliar.

“Ini nanti konsepnya kemitraan, tapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu adalah harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya. Nah, ini yang lagi kita upayakan,” ujarnya di Tangerang, Sabtu (04/11/2017).

Terkait dengan hal tersebut, Sandi mengaku telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk membicarakan kelanjutan RS Kanker pertama di Jakarta ini.

“Soal Sumber Waras kemarin kami (Anies-Sandi) sudah ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, sudah ketemu juga inspektorat, ketemu sama BPK Jakarta juga,” ungkapnya.

Sebelum dirinya dilantik menjadi Wagub DKI,  Sandi memastikan bahwa dirinya siap melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras. Meski demikian ia meminta kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang disebut oleh BPK, segera dibayar.

“Bayar ajalah. Kalau itu temuan BPK, ya harus dibayarlah. Tapi yang bayar kan harus yang diuntungkan lah,” kata Sandi.

Saat itu, Sandi memastikan tak akan menganggarkan ganti rugi kerugian negara meski BPK menyebut Pemprov DKI Jakarta lah yang bertanggung jawab atas pembelian.

Menurut dia, dana APBD hanya boleh dianggarkan untuk pembangunan fisik RS Sumber Waras.

Baca Juga :   Anies: Kondisi Covid-19 Jakarta Mengkhawatirkan

“Lewat APBD bisa dianggarkan. Tapi sebenarnya kan bisa melibatkan public-private partnership. Pokoknya rumah sakitnya harus terbangun,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

BPK menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.

Namun, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Red)

Photo Credit : Antara


KBI Telegraf

close