Terkait Soal Penahanan Pemimpin Bersih, Malaysia Sebut Tidak Berkaitan Dengan Politik

“Sosma mengizinkan kami menahannya selama 28 hari. Kami menduga Bersih menerima pendanaan dari OSF yang juga diakui Maria Chin. Kami tahu OSF telah menyebabkan kebangkrutan di banyak negara,”

Terkait Soal Penahanan Pemimpin Bersih, Malaysia Sebut Tidak Berkaitan Dengan Politik

Telegraf, Kuala Lumpur – Kepolisian Malaysia mengklaim penangkapan pemimpin Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah tidak terkait dengan politik atau unjuk rasa Bersih 5 yang digelar pekan lalu. Polisi berdalih Maria telah melakukan pelanggaran atas keamanan nasional seperti tertuang dalam Undang-undang Pelanggaran Keamanan (Tindakan Khusus) tahun 2012, atau biasa disebut Sosma.

Hal itu disampaikan Inspektur Jenderal Polisi, Khalid Abu Bakar, hari Rabu (23/11). Khalid mengatakan Maria ditahan untuk kegiatan merusak demokrasi parlementer di bawah Pasal 124 (c) KUHP setelah polisi menemukan dokumen-dokumen khusus selama penggeledahan di kantor Bersih, Petaling Jaya, Jumat lalu.

Polisi juga menduga organisasi Bersih telah menerima dana dari Yayasan Masyarakat Terbuka (OSF), yakni sebuah yayasan yang dijalankan oleh filantropi George Soros.

“Kami menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan pelanggaran demokrasi parlementer. Kami tidak akan membuka detil isinya, itu cukup bagi kami untuk menahannya atas pelanggaran tersebut. Itu sama sekali tidak terkait politik atau unjuk rasa,” kata Khalid kemarin, dalam konferensi pers di Bandara Internasional Kuala Lumpur setelah kunjungannya ke Manila untuk bertemu para pejabat tinggi kepolisian Filipina dalam rangka membahas penculikan di perairan Sabah.

Khalid mengatakan polisi memilih untuk memakai prosedur di bawah Sosma karena merupakan pelanggaran serius terkait keamanan nasional.

“Sosma mengizinkan kami menahannya selama 28 hari. Kami menduga Bersih menerima pendanaan dari OSF yang juga diakui Maria Chin. Kami tahu OSF telah menyebabkan kebangkrutan di banyak negara,” ujarnya.

Mengenai pemberlakuan Sosma hanya kepada teroris, Khalid mengatakan hal itu tidak benar. Dia berdalih ada pihak-pihak yang ingin membingungkan masyarakat atas persoalan itu.

“Pemerintah tidak pernah menyatakan Sosma hanya dimaksudkan untuk militan. Mungkin mereka telah salah merujuk kepada UU Pencegahan Terorisme, yang dipakai untuk penahanan teroris. Tindakan yang kami ambil sesuai batas-batas hukum,” ujarnya.

Khalid juga membantah Maria diperlakukan buruk di tahanan, sebaliknya polisi telah memberlakukan prosedur operasional standar (SOP). “Sampai saat ini, dia sudah dikunjungi tiga dokter untuk perawatan kesehatan,” katanya. (Red)

Foto : Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. | Reuters


KBI Telegraf

close