Telegraf- Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengatakan mengenai gangguan sistem layanan yang terjadi pada 29 Maret 2025. Agus menjelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh aktivasi otomatis sistem pengamanan internal Bank DKI yang bertujuan untuk memulihkan sistem keamanan sebagai langkah proteksi bagi nasabah.
Hal tersebut di ungkapkan dalam konfrensi pers dikantornya Jakarta Selasa (9/4).
“Pada tanggal tersebut, sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah,” ungkap Agus.
Agus menambahkan bahwa langkah pemulihan ini merupakan bagian dari kontrol internal Bank DKI untuk menjaga integritas sistem perbankan. Akibat dari langkah tersebut, beberapa layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui bank lain, mengalami pembatasan sementara.
Sejak kejadian tersebut, Bank DKI telah bekerja secara intensif selama 24 jam dengan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah, untuk mengevaluasi sistem dan memulihkan layanan. Bank DKI juga berkoordinasi dengan mitra dan pihak regulator untuk memastikan semua langkah yang diambil sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan perbankan.
Setelah melakukan evaluasi, Bank DKI mulai membuka layanan secara bertahap. Layanan ATM Off-Us telah dapat digunakan kembali mulai 7 April 2025. Agus juga menegaskan bahwa sistem Bank DKI kini telah sepenuhnya pulih, dan layanan ATM kembali beroperasi dengan normal, termasuk transaksi antar bank dan pembayaran tagihan.
Meskipun layanan telah pulih, Agus menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah dan berterima kasih atas pengertian yang diberikan selama proses pemulihan. Ia juga memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama masa pembatasan layanan.
“Kami juga membuka kanal komunikasi 24/7 melalui call center dan media sosial resmi untuk menerima aspirasi, pengaduan, maupun pertanyaan dari masyarakat,” tambah Agus.
Bank DKI juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi nasabah selama pemulihan sistem dengan menerapkan prinsip pelindungan konsumen, prudential banking, dan good corporate governance sesuai dengan regulasi yang berlaku.
