Terbitnya SK Kemenkumham Nyatakan GMNI ke Jalan Perubahan Baru

“Artinya GMNI harus menjadi juru pikir dan juru bicara zaman baru. Bukan juru pukul atau tukang gebug,"

Terbitnya SK Kemenkumham Nyatakan GMNI ke Jalan Perubahan Baru

Telegraf – Isu tentang munculnya dualisme antar dua kubu yang menerpa kepengurusan DPP GMNI kini telah berakhir. Hal itu berakhir dengan ditandainya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0000510.AH.01.08.TAHUN 2020 yang akhirnya sah dikeluarkan untuk DPP GMNI dibawah kepengurusan Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum (Ketum) dan M Ageng Dendy Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Arjuna-Dendy yang terpilih secara mayoritas oleh cabang-cabang GMNI di seluruh Indonesia, bahwa tercatat diantaranya ada sebanyak 81 dewan pimpinan cabang (DPC) definitif, empat dewan pimpinan daerah  (DPD) definitif, enam DPC caretaker serta empat DPD caretaker di Kongres XXI GMNI di Ambon.

Arjuna-Dendy terpilih setelah forum pemilihan pimpinan sidang  sempat diwarnai oleh keributan dan aksi pemukulan serta intimidasi pada peserta sidang yang ada didalam ruangan.

Kekacauan tersebut pun akhirnya membuat Ketua Umum DPP GMNI periode 2017-2019 Robaytullah Kusuma Jaya menggunakan hak prerogratifnya untuk memindahkan tempat kongres di Hotel Amaris, Ambon setelah sejumlah peserta kongres tidak bisa melakukan sidang dengan demokratis karena adanya tindakan intimidasi oleh sejumlah oknum orang yang diduga adalah bukan anggota GMNI, tindakan pengambilan keputusan itu seperti yang tercantum dalam ART GMNI Pasal 9 Ayat 6.

“Alhamdulilah SK Kemenkumham telah terbit. SK Kemenkumham ini bersifat final dan mengikat. Walau SK ini bukan tolak ukur perjuangan. Namun semoga dengan SK ini kami bisa melakukan kerja-kerja organisasi dan kaderisasi tanpa hambatan,” kata Arjuna Ketua Umum DPP GMNI periode 2019-2022

Selain mengumumkan soal terbitnya SK Kemenkumham, DPP GMNI juga menyelenggarakan tasyakuran dan doa bersama di Sekretariat baru di Jl. Taman Benhil Jatiluhur III No.2, RT.10/RW.2, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

Adanya perpindahan sekretariat baru itu diputuskan setelah legalitas kepemilikan Wisma Trisakti tidak memiliki kejelasan. Untuk menghindari pertikaian dan keributan yang berkepanjangan maka DPP GMNI memutuskan untuk menempati sekretariat Rumah Juang Marhaenis sebagai pusat aktivitas organisasi.

“Kami tidak ingin bertikai dan larut dalam keributan. Sehingga kami memutuskan untuk menempati Rumah Juang Marhaenis sebagai pusat kegiatan dan untuk kesekretariatan DPP GMNI. Kami tidak ingin GMNI mengalami kevakuman, maka kami pilih melaksanakan tugas organisasi di rumah juang ini,” imbuh Dendi Setiawan selaku Sekjen.

Acara deklarasi SK Kemenkumhan serta peresmian Sekretariat itu pun ditutup oleh pidato politik Arjuna dengan tema pidatonya yaitu “Renungan Perjuangan Menyongsong Zaman Baru” hal tersebut menjelaskan bahwa DPP GMNI merespons adanya perubahan ekonomi-politik dunia yang dimotori oleh Revolusi Industri 4.0 yang bersifat exponential dan distruptive.

Baca Juga :   Hadapi Pandemi Ini Langkah MRT Jakarta

Perubahan yang kini tengah berlangsung bahkan ditengah pandemi seperti sekarang ini, yang menempatkan bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan antara “kesadaran dunia lama” yang existing dan membangun “kesadaran baru” yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Pandemi global telah memicu perubahan besar-besaran dan sekaligus menjadi katalisator bagi berlangsungnya revolusi industri keempat.

“Kesadaran baru ini harus dibangun sedini mungkin tidak sekedar untuk menyambut manfaat dari kehadiran teknologi baru, tetapi yang lebih utama untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Karena bagi GMNI, apakah itu revolusi Industri, revolusi teknologi, revolusi digital, yang paling penting yakni berpusat pada manusia Indonesia, nilai-nilai, budaya dan tradisi “Ke-Indonesia-an sedapat mungkin tetap utuh,” terang Arjuna dalam pidatonya.

DPP GMNI di bawah kepemimpinan Arjuna-Dendy telah menyatakan untuk memilih jalan intelectual movement yang berorientasi pada tugas untuk terus melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran lapisan masyarakat yang sadar dan aware akan politik perubahan serta perkembangan global. Hal ini dilakukan GMNI ditengah kebuntuan ilmu-ilmu sosial dalam membedah permasalahan untuk mencari dan menemukan solusi jalan keluar.

“Artinya GMNI harus menjadi juru pikir dan juru bicara zaman baru. Bukan juru pukul atau tukang gebug,” pungkasnya.


Photo Credit: SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah terbit dengan register Surat Keputusan (SK) Nomor AHU-0000510.AH.01.08.TAHUN 2020 untuk kepengurusan di bawah pimpinan Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum DPP GMNI, dan M. Ageng Dendy Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI. FILE/Telegraf

Indra Christianto