Connect with us

Technology

Pemerintah Gelar Webinar Literasi Menuju Ekonomi Go Digital Dengan Upaya Peningkatan SDM

Published

on

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar webinar Literasi Digital dengan tema “Peningkatan SDM Menuju Ekonomi Go Digital”, pada hari Jumat, 10 Juni 2022 melalui platform zoom meeting. FILE IST PHOTO.

Telegraf – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar webinar Literasi Digital dengan tema “Peningkatan SDM Menuju Ekonomi Go Digital”, pada hari Jumat, 10 Juni 2022 melalui platform zoom meeting.

Dalam webinar tersebut yang melibatkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat serta mendorong masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan internet sebagai sarana edukasi dan bisnis.

Kendati demikian, program yang digagas oleh pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA), serta mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.

Dalam webinar tersebut, Dirjen APTIKA Kominfo, Semuel Pangerapan menyampaikan bahwa dampak pandemi dan pesatnya teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegaskan kita sedang menghadapi era disubsi teknologi. Untuk mengahadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda trasnformasi digital Indonesia. Bersama-sama wujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan menjadikan masyarakat madani berbasis teknologi. Kemampuan yang kita miliki serta keunggulan yang terus dijaga akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan besar, serta menjadi unggul dalam segi sumber daya manusia.

Kemudian, Fadli Zon dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini sudah mempengaruhi bagaimana SDM kita dapat mengatasinya. Saat ini, penggunaan internet sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan apalagi dimasa pandemi ini. Kita saat ini sudah mengalami transformasi di bidang ekonomi seperti e-commerce.

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa kegiatan ekonomi sudah lebih cepat dan lebih luas, di indonesia digital ekonomi menjadi salah satu strategi transformasi ekonomi. Supaya ekonomi digital dapat berkembang, diperlukan kebijakan dan regulasi yang tepat, terutama untuk mendorong produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan diversifikasi dan daya saing di semua segmen ekonomi. Dan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam perekonomian harus memperhatikan kesiapan ekonomi digital itu sendiri.

Terkait dengan dunia digital saat ini sudah ada Digital Roadmap 2021-2024. Terdiri dari empat elemen, yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. SDM digital memerlukan pendekatan yang menyeluruh supaya masyarakat siap dan aware tentang transformasi ekonomi digital.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki pasar yang cukup besar dan semoga pasar kita bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri tidak menjadi pasar negara lain. Kesiapan untuk menuju ekonomi digital memiliki empat cara , yakni: pertama meningkatkan ketersediaan aksesibilitas, dan keterjangkauan akses internet bagi masyarakat, termasuk di pedesaan. Kedua meningkatkan sumber daya manusia khususnya dalam konteks literasi dan keterampilan. Ketiga merumuskan kebijakan yang mendukung konektivitas digital dan juga untuk menjamin keamanan kegiatan digital. Keempat, meningkatkan inovasi, pendidikan dan penelitian di bidang teknologi digital.

Terakhir, Betta Anugrah, menjelaskan terkait dengan tiga Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu, Ketahanan Sosial (kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukinan), Ketahanan Ekonomi (keragaman produksi, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah), Ketahanan Ekologi (kualitas lingkungan dan potensi/kerawanan bencana). Dalam mengoptimalisasi sumber daya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Dibuatlah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES yang berfungsi untuk konsolidasi produk, produksi, penampungan, pembeli, pemasaran usaha desa, inkubasi usaha masyarakat, simulasi dan dinamisasi usaha masyarakat, pelayanan kebutuhan dasar dan umum, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam, peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa. Dalam pemanfaatan potensi desa membutuhkan modal besar untuk meningkatkan SDM dan ekonomi berwawasan digital.

Ia menambahkan, digitalisasi platform membutuhkan data-data penting di tingkat lokal untuk menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Akses informasi tersebut dapat menggunakan website desa. Desa harus memiliki kedaulatan data untuk dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya.

Sementara itu, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) memiliki kebutuhan terkait dengan data kawasan yang real untuk dapat melakukan pembangunan desa dalam skala yang beririsan dengan desa lainnya. Melalui penguatan sistem informasi desa dan pengelolaan data maka kebijakan desa yang pro poor dan inklusif dapat tercapai dengan tepat.

Betta menyoroti bahwa di tingkat desa sendiri, Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Sistem Informasi Desa Terintegrasi merupakan suatu sistem pengelolaan informasi desa yang tidak hanya mampu menampilkan profil desa secara umum tetapi juga postur anggaran.

Webinar tersebut dengan narasumber yakni Fadli Zon (Anggota Komisi I DPR RI), Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen APTIKA Kemenkominfo), Betta Anugrah (Seknas FITRA).

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Technology

Janji Bjorka Untuk Membocorkan Data Aplikasi Mypertamina, Kini Dibuktikan

Published

on

By

Narasumber : Dr. Pratama Persadha (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC)
Narasumber : Dr. Pratama Persadha (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC) / Ist

Telegraf – Kehadiran kembali Bjorka setelah menghilang beberapa waktu, kali ini masyarakat disuguhkan lagi kasus kebocoran data MyPertamina. Setelah sebelumnya kebocoran data di PLN, Indihome, data registrasi sim card, dan 105 juta data pemilih, hingga data rahasia dan surat untuk presiden yang bocor dan diipload oleh Bjorka.

Dalam keterangannya pada Kamis (10/11), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa kebocoran tersebut diunggah pada hari yang sama pukul 10.31 WIB oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas ‘Bjorka’ yang memang sudah berjanji sebelumnya untuk membocorkannya ke publik. Bjorka membocorkan 44 juta data pengguna dan data transaksi aplikasi MyPertamina yaitu perusahaan milik platmerah dengan memberikan sampel data.

“Data yang diunggah yaitu Nama, Email, NIK (Nomor KTP), NPWP (Nomor Pajak), Nomor Telepon, Alamat, DOB, Jenis Kelamin, Penghasilan (Harian, Bulanan, Tahunan), data pembelian BBM dan masih banyak data lainnya. Data yang berjumlah 44 juta ini dijual dengan  harga US$ 25.000 atau sekitar 400 juta rupiah menggunakan menggunakan mata uang Bitcoin”, terang chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center

Pratama mengemukakan, data yang diklaim oleh Bjorka berjumlah 44,237,264 baris dengan total ukuran mencapai 30GB bila dalam keadaan tidak dikompres. Data sampelnya dibagi menjadi 2 file yaitu data transaksi dan data akun pengguna. Ketika sampel datanya dicek secara acak dengan aplikasi ”GetContact”, maka nomor tersebut benar menunjukan nama dari pemilik nomor tersebut. Selain itu dicek NIK lewat aplikasi Dataku juga cocok. Berarti sampel data yang diberikan oleh Bjorka merupakan data yang valid.

“Sampai saat ini sumber datanya masih belum jelas, Namun soal asli atau tidaknya data ini yaa hanya Pertamina sendiri yang bisa menjawabnya, karena aplikasi ini dibuat oleh Pertamina yang juga memiliki dan menyimpan data ini. Jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana”, jelas pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Perlu dicek dahulu sistem informasi dari aplikasi MyPertamina yang datanya dibocorkan oleh Bjorka. Apabila ditemukan lubang keamanan, berarti kemungkinan besar memang terjadi peretasan dan pencurian data. Namun dengan pengecekan yang menyeluruh dan digital forensic, bila benar-benar tidak ditemukan celah keamanan dan jejak digital peretasan, ada kemungkinan kebocoran data ini terjadi karena insider atau data ini bocor oleh orang dalam.

“Bila benar ini data MyPertamina, maka berlaku pada Pasal 46 UU PDP ayat 1 dan 2, yang isinya bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 3 x 24 jam. Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP). Pemberitahuan minimal harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya oleh pengendali data pribadi”, terangnya.

Ditambahkan Pratama saat ini yang terpenting adalah segera membentuk lembaga pengawas PDP atau apapun namanya, Komisi PDP misalnya. Ini sudah diamanatkan UU PDP agar presiden membentuk Komisi PDP segera setelah UU berlaku. Komisi PDP ini nanti yang tidak hanya mengawasi namun juga melakukan penegakan aturan serta menciptkan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data. Dalam kasus kebocoran data seperti MyPertamina ini, bila ada masyarakat yang dirugikan bisa nantinya melakukan gugatan lewat Komisi PDP.

Tindakan Bjorka ini melanggar Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar;
  2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar;
  3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

 

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Jika Dipaksakan, Analog Switch Off Justru Jadi TV Switch Off

Published

on

By

Photo Credit : ilustrasi Menonton TV/Doc/Shutterstock

Telegraf – Gede Aditya Pratama mengatakan pasca Putusan MA Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang dibatalkan MA berbunyi “LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing”.

“Itu artinya bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing tidak dapat dilakukan dan apabila dilakukan adalah perbuatan melawan hukum. Hanya lembaga penyiaran Penyelenggara Multipleksing yang bisa bersiaran, sedangkan lembaga penyiaran yang bukan Penyelenggara Multipleksing sudah tidak dapat bersiaran karena tidak dimungkinkan lagi bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” kata Gede Aditya ( kuasa hukum pemohon uji materiil PP No. 46 Tahun 2021) saat ditemui di Jakarta, (2/11).

Sebaliknya, TV-TV Penyelenggara Multipleksing tidak bisa lagi menyewakan slot multipleksing.
“Jangan sampai pemberlakuan Analog Switch Off, justru menjadi TV Switch Off karena banyak TV tidak bisa siaran,” ujar Gede Aditya.

Namun Pemerintah melalui jumpa pers yang disampaikan Menkopolhukam dan Menkominfo pada 24 Oktober 2022 menyampaikan bahwa ASO akan tetap dilaksanakan 2 November 2022 di 222 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya wilayah Jabodetabek yang terdiri dari 9 kabupaten/kota. Bahkan Kemkominfo menyelenggarakan Hitung Mundur ASO Rabu (2/11) malam nanti.

Menanggapi pemberlakuan ASO tersebut, Gede Aditya mengingatkan Kemkominfo untuk memperhatikan dan mematuhi Putusan MA, bukan justru memaksakan migrasi ke siaran TV digital padahal sewa slot multipleksing sudah tidak dapat lagi dilakukan karena dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh MA.

“Justru kalau Kemkominfo menyuruh TV-TV bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing, berarti Kemkominfo menyuruh bersiaran dengan cara melawan hukum karena jelas-jelas MA sudah membatalkan aturan mengenai bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” turur Gede Aditya.

Di kesempatan yang sama Direktur Lombok TV Yogi Hadi Ismanto juga menyoroti adanya TV yang menyelenggarakan program siaran yang perlu dipertanyakan perizinannya.

“Padahal setahu saya ada Surat Edaran Menkominfo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial. Bahkan ironisnya, ada di antara TV tersebut yang ditetapkan Kemkominfo sebagai Penyelenggara Multipleksing. Surat Edaran Menkominfo tersebut masih berlaku, belum dicabut. Sehingga semestinya seluruh pemilik IPP Prinsip Penyelenggara Siaran Digital tidak boleh bersiaran” kata Yogi.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar menegaskan kesiapan ASO semestinya memperhatikan kesiapan masyarakat. Mengutip survei Nielsen di 11 kota per 27 September 2022, Gilang mengatakan bahwa hanya 39 persen warga siap ASO, sehingga banyak warga akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi. Bahkan di Jakarta, cuma 22 persen penduduk yang memiliki pesawat televisi yang bisa menangkap siaran digital.

“Jadi kesiapan ASO mesti dilihat dari kepemilikan pesawat TV yang bisa menerima siaran digital. Bukan pada sikap atau pernyataan siap yang masih bersifat ‘akan’,” kata Gilang Iskandar.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

ASO Jalan Terus, Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA

Published

on

By

TV kini tidak dapat lagi bersiaran digital dengan sewa Slot Multipleksing. ANTARA/Raisan Al Farisi
TV kini tidak dapat lagi bersiaran digital dengan sewa Slot Multipleksing. ANTARA/Raisan Al Farisi

Telegraf – Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 40 P/HUM/2022 yang ditunggu-tunggu masyarakat penyiaran akhirnya sudah dapat diakses publik melalui situs MA sejak 21 Oktober 2022 yang lalu, di mana pada intinya MA membatalkan keberlakuan Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran sebagaimana diubah oleh Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja.

Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 yang telah dibatalkan oleh MA tersebut, berbunyi “LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing.”

Adapun pertimbangan hukum MA dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah Agung bahwa yang menjadi titik tekan dalam permohonan hak uji materiil a quo adalah mengenai pengaturan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Kewajiban ini sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran juncto Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua peraturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk dapat menyelenggarakan layananan program siaran.

Menimbang bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penyiaran sebagaimana diubah oleh ketentuan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja:”

“Dampak dari putusan MA ini adalah Lembaga Penyiaran sudah tidak dapat lagi bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing, dan sebaliknya penyelenggara multipleksing tidak dapat lagi menyewakan slot multipleksing,” kata Gede Aditya Pratama, kuasa hukum dari Lombok TV yang merupakan Pemohon Uji Materiil PP 46/2021, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (26/10/2022).

Kiri ke kanan: Suryadi Utomo (Senior Partner GAP Law Firm), Gede Aditya Pratama, (Managing Partner GAP Law Firm), Yogi Hadi Ismanto (Direktur Lombok TV).

Itu berarti TV analog lainnya bisa bersiaran berdasarkan Pasal 20 UU Penyiaran yang mengatur bahwa 1 saluran siaran hanya dapat digunakan untuk 1 siaran di 1 wilayah siaran. Namun hal ini bisa menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Sedangkan LPS Digital dapat dikategorikan melakukan penyiaran ilegal apabila tetap melakukan siaran dengan menyewa slot multipleksing.

Namun demikian, pada Senin, 24 Oktober 2022, Pemerintah RI melalui Menkopolhukam dan Menkominfo mengumumkan bahwa Analog Switch Off (ASO) tetap akan dilaksanakan pada 2 November 2022, di mana dalam pengumuman tersebut Pemerintah terkesan mengabaikan eksistensi Putusan MA Nomor 40 P/HUM/2022.

“Pemerintah nampaknya abai dengan Putusan MA tersebut, padahal dampaknya sangat serius. Lembaga Penyiaran eksisting yang bukan Penyelenggara Multipleksing tidak lagi dapat bersiaran pasca ASO tanggal 2 November 2022. Sementara, bagi Penyelenggara Multipleksing terbatas hanya bisa bersiaran di wilayah layanannya sendiri saja di mana ia ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing dengan menggunakan slot multipleksingnya sendiri,” ungkap Gede Aditya.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk wilayah layanan Jabodetabek, Penyelenggara Multipleksingnya hanya terdiri dari BSTV, Trans TV, Metro TV, SCTV, tvOne, RCTI dan RTV. Dengan demikian, pasca 2 November 2022, hanya ke-7 TV tersebutlah yang dapat bersiaran di wilayah layanan Jabodetabek menggunakan slot multipleksingnya sendiri. Sementara, TV-TV lainnya harus berhenti siaran. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha.

Gede Aditya meminta Pemerintah Republik Indonesia terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mematuhi dan tidak mengabaikan putusan MA ini dan juga menghimbau untuk menghentikan atau setidaknya menunda proses ASO di seluruh Indonesia sampai dengan dilakukannya revisi UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja. Hal ini penting karena sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Putusan MA, bahwa UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja saat ini sama sekali tidak mengatur tentang kewajiban/dasar bagi LPS untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk menyelenggarakan layanan program siaran.

“Agar proses ASO dapat berjalan mulus, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah terlebih dahulu melakukan revisi terhadap UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja dan mengatur masalah multipleksing ini dalam bentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan DPR dan tidak hanya dibuat sepihak oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lombok TV, Yogi Hadi Ismanto menyatakan sudah seharusnya Pemerintah mematuhi Putusan MA tersebut dan berharap ke depannya ada perlindungan bagi kelangsungan industri penyiaran termasuk kelangsungan usaha televisi lokal.

“Aturan penyelenggaraan multipleksing ke depannya diharapkan memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap televisi lokal yang saat ini sudah dapat dipastikan tidak dapat lagi bersiaran pasca ASO karena bukan merupakan penyelenggara multipleksing dan sudah tidak dapat menyediakan layanan program siaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” kata Yogi.

Aji Cahyono

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Pengamanan Siber KTT G20, BSSN Lakukan Ini

Published

on

By

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agus Tri Haryanto/detikINET
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agus Tri Haryanto/detikINET

Telegraf – Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan dalam rangka memastikan seluruh peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022 di Bali aman dari serangan siber dan malware BSSN lakukan beberapa hal.

BSSN menjadi leading sector dalam rangka pengamanan siber KTT G20. Tugasnya antara lain mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber dengan stakeholder terkait yaitu TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.

“Pengamanan siber yang dilakukan BSSN tidak hanya dilakukan pada hari pelaksanaan KTT G20 saja. Tetapi juga sebelum dan sesudah KTT G20 digelar,” ungkap Ariandi dalam jumpa pers #G20updates yang dilakukan secara daring (online), pada Selasa (25/10/2022).

Ada tiga dukungan kluster untuk pengamanan siber, yakni sebelum, saat acara, hingga setelah acara. Hal itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi pengamanan ideal soal siber yang diinginkan pada saat puncak acara G20 pada 15-16 November.

Sebelum acara sudah dilakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, dan juga memonitor anomali trafik dan potensi ancaman siber.

“Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali trafik, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk memastikan keamanan siber menjelang KTT G20, BSSN sudah melakukan pengamanan siber dalam rangka KTT G20 ini sejak Juli 2022 lalu.

Aji Cahyono

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Harga Terjangkau Dari Samsung yang Mampu Merekam Perjalanan Healing Kamu

Published

on

By

Photo Credit : Cara Gampang Bikin Foto Kulinermu Jadi Lebih Menggugah Selera Pakai Smartphone Sejutaan/Doc/Samsung

Telegraf – Berlibur merupakan suatu kegiatan yang banyak orang inginkan setelah bejibaku dengan kegiatan bekerja (4 hari kerja, bahkan ada yang 5 hari kerja) dalam seminggu.

Recarge tubuh untuk membangkitkan mood adalah salah satu cara masyarakat kota lakukan. atau dengan bahasa yang sedang in saat ini adalah kata healing, trend healing saat ini adalah wisata alam, dengan bahasa membumi.

Mengabadikan mooment saat berlibur adalah hal yang juga penting. Samsung tawarkan smart phone dengan harga terjangkau dan layak untuk mengabadikan kegiatan liburan.

“Satu hal yang jadi kegemaran masyarakat saat pergi liburan adalah memotret setiap momen perjalanan mereka, khususnya Gen Z. Tidak jarang, smartphone menjadi perangkat andalan untuk menikmati hiburan sepanjang perjalanan. Dibanderol harga sejutaan, Samsung Galaxy A04 memiliki segudang fitur yang pasti Awesome seperti kamera 50MP, layar 6,5 inci HD+, ruang penyimpanan hingga 64GB yang bisa ditambah sampai 1TB, serta baterai 5.000mAh yang tahan seharian menemani perjalanan liburan kamu. Galaxy A04 bikin liburan singkat jadi makin seru sekaligus healing buat kamu,” ujar Ricky Bunardi, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Ricky mengungkapkan ada 3  fitur  dalam Galaxy A04 untuk  para pecinta photo lanscape antara lain :

1. Galaxy A04 dibekali dengan kamera utama 50MP yang bikin kamu bisa ambil foto dengan kualitas yang jernih, dan video beresolusi HD (1080p) dengan hasil yang nggak patah-patah. Galaxy A04 juga dilengkapi 5MP selfie camera untuk kamu maksimalkan buat nge-vlog pengalaman jalan-jalan seru kamu diiringi filter dan musik yang sedang tren.

2. Galaxy A04 didukung baterai besar 5.000mAh yang nggak gampang lowbat. Hal ini berkat fitur AI Power Management yang membuat perangkat otomatis mengaktifkan fitur penghemat baterai ketika persentase baterai sudah 50%, di mana penggunaan baterai juga dimaksimalkan dengan membatasi aplikasi yang tidak terpakai lewat penyesuaian Background Usage Limits, jadi kamu bisa lebih nyaman pakai smartphone ketika beraktivitas dan bikin konten di media sosial sepuasnya tanpa khawatir baterai cepat habis. Apalagi, ada fitur 15W Adaptive Fast Charging di mana Galaxy A04 mampu cas baterai lebih cepat dibanding pendahulunya yang pengisiannya masih 7,75W.

3. Untuk pecinta game Galaxy A04 dilengkapi layar Infinity-V Display 6,5 inci beresolusi HD+ di Galaxy A04 . Lengkap dengan aspect ratio 20:9, pengalaman gaming kamu akan terasa makin maksimal di layar yang lapang, apalagi Galaxy A04 juga didukung audio Dolby Atmos yang dapat otomatis aktif dengan menggunakan Galaxy Buds.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close