Connect with us

Technology

Harga Terjangkau Dari Samsung yang Mampu Merekam Perjalanan Healing Kamu

Published

on

Photo Credit : Cara Gampang Bikin Foto Kulinermu Jadi Lebih Menggugah Selera Pakai Smartphone Sejutaan/Doc/Samsung

Telegraf – Berlibur merupakan suatu kegiatan yang banyak orang inginkan setelah bejibaku dengan kegiatan bekerja (4 hari kerja, bahkan ada yang 5 hari kerja) dalam seminggu.

Recarge tubuh untuk membangkitkan mood adalah salah satu cara masyarakat kota lakukan. atau dengan bahasa yang sedang in saat ini adalah kata healing, trend healing saat ini adalah wisata alam, dengan bahasa membumi.

Mengabadikan mooment saat berlibur adalah hal yang juga penting. Samsung tawarkan smart phone dengan harga terjangkau dan layak untuk mengabadikan kegiatan liburan.

“Satu hal yang jadi kegemaran masyarakat saat pergi liburan adalah memotret setiap momen perjalanan mereka, khususnya Gen Z. Tidak jarang, smartphone menjadi perangkat andalan untuk menikmati hiburan sepanjang perjalanan. Dibanderol harga sejutaan, Samsung Galaxy A04 memiliki segudang fitur yang pasti Awesome seperti kamera 50MP, layar 6,5 inci HD+, ruang penyimpanan hingga 64GB yang bisa ditambah sampai 1TB, serta baterai 5.000mAh yang tahan seharian menemani perjalanan liburan kamu. Galaxy A04 bikin liburan singkat jadi makin seru sekaligus healing buat kamu,” ujar Ricky Bunardi, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Ricky mengungkapkan ada 3  fitur  dalam Galaxy A04 untuk  para pecinta photo lanscape antara lain :

1. Galaxy A04 dibekali dengan kamera utama 50MP yang bikin kamu bisa ambil foto dengan kualitas yang jernih, dan video beresolusi HD (1080p) dengan hasil yang nggak patah-patah. Galaxy A04 juga dilengkapi 5MP selfie camera untuk kamu maksimalkan buat nge-vlog pengalaman jalan-jalan seru kamu diiringi filter dan musik yang sedang tren.

2. Galaxy A04 didukung baterai besar 5.000mAh yang nggak gampang lowbat. Hal ini berkat fitur AI Power Management yang membuat perangkat otomatis mengaktifkan fitur penghemat baterai ketika persentase baterai sudah 50%, di mana penggunaan baterai juga dimaksimalkan dengan membatasi aplikasi yang tidak terpakai lewat penyesuaian Background Usage Limits, jadi kamu bisa lebih nyaman pakai smartphone ketika beraktivitas dan bikin konten di media sosial sepuasnya tanpa khawatir baterai cepat habis. Apalagi, ada fitur 15W Adaptive Fast Charging di mana Galaxy A04 mampu cas baterai lebih cepat dibanding pendahulunya yang pengisiannya masih 7,75W.

3. Untuk pecinta game Galaxy A04 dilengkapi layar Infinity-V Display 6,5 inci beresolusi HD+ di Galaxy A04 . Lengkap dengan aspect ratio 20:9, pengalaman gaming kamu akan terasa makin maksimal di layar yang lapang, apalagi Galaxy A04 juga didukung audio Dolby Atmos yang dapat otomatis aktif dengan menggunakan Galaxy Buds.

Atti K.

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Technology

Janji Bjorka Untuk Membocorkan Data Aplikasi Mypertamina, Kini Dibuktikan

Published

on

By

Narasumber : Dr. Pratama Persadha (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC)
Narasumber : Dr. Pratama Persadha (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC) / Ist

Telegraf – Kehadiran kembali Bjorka setelah menghilang beberapa waktu, kali ini masyarakat disuguhkan lagi kasus kebocoran data MyPertamina. Setelah sebelumnya kebocoran data di PLN, Indihome, data registrasi sim card, dan 105 juta data pemilih, hingga data rahasia dan surat untuk presiden yang bocor dan diipload oleh Bjorka.

Dalam keterangannya pada Kamis (10/11), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa kebocoran tersebut diunggah pada hari yang sama pukul 10.31 WIB oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas ‘Bjorka’ yang memang sudah berjanji sebelumnya untuk membocorkannya ke publik. Bjorka membocorkan 44 juta data pengguna dan data transaksi aplikasi MyPertamina yaitu perusahaan milik platmerah dengan memberikan sampel data.

“Data yang diunggah yaitu Nama, Email, NIK (Nomor KTP), NPWP (Nomor Pajak), Nomor Telepon, Alamat, DOB, Jenis Kelamin, Penghasilan (Harian, Bulanan, Tahunan), data pembelian BBM dan masih banyak data lainnya. Data yang berjumlah 44 juta ini dijual dengan  harga US$ 25.000 atau sekitar 400 juta rupiah menggunakan menggunakan mata uang Bitcoin”, terang chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center

Pratama mengemukakan, data yang diklaim oleh Bjorka berjumlah 44,237,264 baris dengan total ukuran mencapai 30GB bila dalam keadaan tidak dikompres. Data sampelnya dibagi menjadi 2 file yaitu data transaksi dan data akun pengguna. Ketika sampel datanya dicek secara acak dengan aplikasi ”GetContact”, maka nomor tersebut benar menunjukan nama dari pemilik nomor tersebut. Selain itu dicek NIK lewat aplikasi Dataku juga cocok. Berarti sampel data yang diberikan oleh Bjorka merupakan data yang valid.

“Sampai saat ini sumber datanya masih belum jelas, Namun soal asli atau tidaknya data ini yaa hanya Pertamina sendiri yang bisa menjawabnya, karena aplikasi ini dibuat oleh Pertamina yang juga memiliki dan menyimpan data ini. Jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana”, jelas pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Perlu dicek dahulu sistem informasi dari aplikasi MyPertamina yang datanya dibocorkan oleh Bjorka. Apabila ditemukan lubang keamanan, berarti kemungkinan besar memang terjadi peretasan dan pencurian data. Namun dengan pengecekan yang menyeluruh dan digital forensic, bila benar-benar tidak ditemukan celah keamanan dan jejak digital peretasan, ada kemungkinan kebocoran data ini terjadi karena insider atau data ini bocor oleh orang dalam.

“Bila benar ini data MyPertamina, maka berlaku pada Pasal 46 UU PDP ayat 1 dan 2, yang isinya bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 3 x 24 jam. Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP). Pemberitahuan minimal harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya oleh pengendali data pribadi”, terangnya.

Ditambahkan Pratama saat ini yang terpenting adalah segera membentuk lembaga pengawas PDP atau apapun namanya, Komisi PDP misalnya. Ini sudah diamanatkan UU PDP agar presiden membentuk Komisi PDP segera setelah UU berlaku. Komisi PDP ini nanti yang tidak hanya mengawasi namun juga melakukan penegakan aturan serta menciptkan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data. Dalam kasus kebocoran data seperti MyPertamina ini, bila ada masyarakat yang dirugikan bisa nantinya melakukan gugatan lewat Komisi PDP.

Tindakan Bjorka ini melanggar Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar;
  2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar;
  3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

 

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Jika Dipaksakan, Analog Switch Off Justru Jadi TV Switch Off

Published

on

By

Photo Credit : ilustrasi Menonton TV/Doc/Shutterstock

Telegraf – Gede Aditya Pratama mengatakan pasca Putusan MA Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang dibatalkan MA berbunyi “LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing”.

“Itu artinya bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing tidak dapat dilakukan dan apabila dilakukan adalah perbuatan melawan hukum. Hanya lembaga penyiaran Penyelenggara Multipleksing yang bisa bersiaran, sedangkan lembaga penyiaran yang bukan Penyelenggara Multipleksing sudah tidak dapat bersiaran karena tidak dimungkinkan lagi bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” kata Gede Aditya ( kuasa hukum pemohon uji materiil PP No. 46 Tahun 2021) saat ditemui di Jakarta, (2/11).

Sebaliknya, TV-TV Penyelenggara Multipleksing tidak bisa lagi menyewakan slot multipleksing.
“Jangan sampai pemberlakuan Analog Switch Off, justru menjadi TV Switch Off karena banyak TV tidak bisa siaran,” ujar Gede Aditya.

Namun Pemerintah melalui jumpa pers yang disampaikan Menkopolhukam dan Menkominfo pada 24 Oktober 2022 menyampaikan bahwa ASO akan tetap dilaksanakan 2 November 2022 di 222 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya wilayah Jabodetabek yang terdiri dari 9 kabupaten/kota. Bahkan Kemkominfo menyelenggarakan Hitung Mundur ASO Rabu (2/11) malam nanti.

Menanggapi pemberlakuan ASO tersebut, Gede Aditya mengingatkan Kemkominfo untuk memperhatikan dan mematuhi Putusan MA, bukan justru memaksakan migrasi ke siaran TV digital padahal sewa slot multipleksing sudah tidak dapat lagi dilakukan karena dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh MA.

“Justru kalau Kemkominfo menyuruh TV-TV bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing, berarti Kemkominfo menyuruh bersiaran dengan cara melawan hukum karena jelas-jelas MA sudah membatalkan aturan mengenai bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” turur Gede Aditya.

Di kesempatan yang sama Direktur Lombok TV Yogi Hadi Ismanto juga menyoroti adanya TV yang menyelenggarakan program siaran yang perlu dipertanyakan perizinannya.

“Padahal setahu saya ada Surat Edaran Menkominfo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial. Bahkan ironisnya, ada di antara TV tersebut yang ditetapkan Kemkominfo sebagai Penyelenggara Multipleksing. Surat Edaran Menkominfo tersebut masih berlaku, belum dicabut. Sehingga semestinya seluruh pemilik IPP Prinsip Penyelenggara Siaran Digital tidak boleh bersiaran” kata Yogi.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar menegaskan kesiapan ASO semestinya memperhatikan kesiapan masyarakat. Mengutip survei Nielsen di 11 kota per 27 September 2022, Gilang mengatakan bahwa hanya 39 persen warga siap ASO, sehingga banyak warga akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi. Bahkan di Jakarta, cuma 22 persen penduduk yang memiliki pesawat televisi yang bisa menangkap siaran digital.

“Jadi kesiapan ASO mesti dilihat dari kepemilikan pesawat TV yang bisa menerima siaran digital. Bukan pada sikap atau pernyataan siap yang masih bersifat ‘akan’,” kata Gilang Iskandar.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

ASO Jalan Terus, Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA

Published

on

By

TV kini tidak dapat lagi bersiaran digital dengan sewa Slot Multipleksing. ANTARA/Raisan Al Farisi
TV kini tidak dapat lagi bersiaran digital dengan sewa Slot Multipleksing. ANTARA/Raisan Al Farisi

Telegraf – Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 40 P/HUM/2022 yang ditunggu-tunggu masyarakat penyiaran akhirnya sudah dapat diakses publik melalui situs MA sejak 21 Oktober 2022 yang lalu, di mana pada intinya MA membatalkan keberlakuan Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran sebagaimana diubah oleh Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja.

Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 yang telah dibatalkan oleh MA tersebut, berbunyi “LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing.”

Adapun pertimbangan hukum MA dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah Agung bahwa yang menjadi titik tekan dalam permohonan hak uji materiil a quo adalah mengenai pengaturan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Kewajiban ini sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran juncto Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua peraturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk dapat menyelenggarakan layananan program siaran.

Menimbang bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penyiaran sebagaimana diubah oleh ketentuan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja:”

“Dampak dari putusan MA ini adalah Lembaga Penyiaran sudah tidak dapat lagi bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing, dan sebaliknya penyelenggara multipleksing tidak dapat lagi menyewakan slot multipleksing,” kata Gede Aditya Pratama, kuasa hukum dari Lombok TV yang merupakan Pemohon Uji Materiil PP 46/2021, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (26/10/2022).

Kiri ke kanan: Suryadi Utomo (Senior Partner GAP Law Firm), Gede Aditya Pratama, (Managing Partner GAP Law Firm), Yogi Hadi Ismanto (Direktur Lombok TV).

Itu berarti TV analog lainnya bisa bersiaran berdasarkan Pasal 20 UU Penyiaran yang mengatur bahwa 1 saluran siaran hanya dapat digunakan untuk 1 siaran di 1 wilayah siaran. Namun hal ini bisa menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Sedangkan LPS Digital dapat dikategorikan melakukan penyiaran ilegal apabila tetap melakukan siaran dengan menyewa slot multipleksing.

Namun demikian, pada Senin, 24 Oktober 2022, Pemerintah RI melalui Menkopolhukam dan Menkominfo mengumumkan bahwa Analog Switch Off (ASO) tetap akan dilaksanakan pada 2 November 2022, di mana dalam pengumuman tersebut Pemerintah terkesan mengabaikan eksistensi Putusan MA Nomor 40 P/HUM/2022.

“Pemerintah nampaknya abai dengan Putusan MA tersebut, padahal dampaknya sangat serius. Lembaga Penyiaran eksisting yang bukan Penyelenggara Multipleksing tidak lagi dapat bersiaran pasca ASO tanggal 2 November 2022. Sementara, bagi Penyelenggara Multipleksing terbatas hanya bisa bersiaran di wilayah layanannya sendiri saja di mana ia ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing dengan menggunakan slot multipleksingnya sendiri,” ungkap Gede Aditya.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk wilayah layanan Jabodetabek, Penyelenggara Multipleksingnya hanya terdiri dari BSTV, Trans TV, Metro TV, SCTV, tvOne, RCTI dan RTV. Dengan demikian, pasca 2 November 2022, hanya ke-7 TV tersebutlah yang dapat bersiaran di wilayah layanan Jabodetabek menggunakan slot multipleksingnya sendiri. Sementara, TV-TV lainnya harus berhenti siaran. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha.

Gede Aditya meminta Pemerintah Republik Indonesia terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mematuhi dan tidak mengabaikan putusan MA ini dan juga menghimbau untuk menghentikan atau setidaknya menunda proses ASO di seluruh Indonesia sampai dengan dilakukannya revisi UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja. Hal ini penting karena sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Putusan MA, bahwa UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja saat ini sama sekali tidak mengatur tentang kewajiban/dasar bagi LPS untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk menyelenggarakan layanan program siaran.

“Agar proses ASO dapat berjalan mulus, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah terlebih dahulu melakukan revisi terhadap UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja dan mengatur masalah multipleksing ini dalam bentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan DPR dan tidak hanya dibuat sepihak oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lombok TV, Yogi Hadi Ismanto menyatakan sudah seharusnya Pemerintah mematuhi Putusan MA tersebut dan berharap ke depannya ada perlindungan bagi kelangsungan industri penyiaran termasuk kelangsungan usaha televisi lokal.

“Aturan penyelenggaraan multipleksing ke depannya diharapkan memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap televisi lokal yang saat ini sudah dapat dipastikan tidak dapat lagi bersiaran pasca ASO karena bukan merupakan penyelenggara multipleksing dan sudah tidak dapat menyediakan layanan program siaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” kata Yogi.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Pengamanan Siber KTT G20, BSSN Lakukan Ini

Published

on

By

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agus Tri Haryanto/detikINET
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agus Tri Haryanto/detikINET

Telegraf – Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan dalam rangka memastikan seluruh peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022 di Bali aman dari serangan siber dan malware BSSN lakukan beberapa hal.

BSSN menjadi leading sector dalam rangka pengamanan siber KTT G20. Tugasnya antara lain mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber dengan stakeholder terkait yaitu TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.

“Pengamanan siber yang dilakukan BSSN tidak hanya dilakukan pada hari pelaksanaan KTT G20 saja. Tetapi juga sebelum dan sesudah KTT G20 digelar,” ungkap Ariandi dalam jumpa pers #G20updates yang dilakukan secara daring (online), pada Selasa (25/10/2022).

Ada tiga dukungan kluster untuk pengamanan siber, yakni sebelum, saat acara, hingga setelah acara. Hal itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi pengamanan ideal soal siber yang diinginkan pada saat puncak acara G20 pada 15-16 November.

Sebelum acara sudah dilakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, dan juga memonitor anomali trafik dan potensi ancaman siber.

“Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali trafik, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk memastikan keamanan siber menjelang KTT G20, BSSN sudah melakukan pengamanan siber dalam rangka KTT G20 ini sejak Juli 2022 lalu.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Ini Produk Teranyar Acer Yang Diakui Teringan DI Dunia

Published

on

By

Photo Credit : Ini Produk Teranyar Acer Yang Diakui Teringan DI Dunia/Doc/Samsung

Telegraf – Menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia akan laptop berdesain ringkas yang memudahkan mobilitas, dan memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk beragam aktivitas. Acer keluarkan “I Go with Swift”.

“Melalui I Go with Swift, kami ingin setiap konsumen Acer di Indonesia mendapatkan pilihan laptop yang tepat untuk mendukung produktivitas sehari-hari. Kami yakin rangkaian laptop Acer Swift Series dengan dua inovasi terbarunya, Swift Edge dan Swift 3 OLED, mampu memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna laptop Acer, baik untuk mendukung kegiatan produktif seperti bekerja dan sekolah, hingga menikmati hiburan penuh warna dan memanjakan mata,” ujar Herbet Ang, President Director Acer Indonesia, dalam peluncuran produknya di Jakarta, Rabu, (12/10).

Anggota keluarga Swift ada 2 kategori yaitu Acer Swift Edge dan Swift 3 OLED. Keduanya telah didukung dengan layar OLED yang kaya warna dan aman untuk mata.

Acer Swift Edge merupakan laptop 16 inci teringan di dunia dengan bobot 1,1kg cocok untuk mendukung aktivitas pekerja yang mobile (I Work with Swift) dan berkat layar OLED 4K dengan warna ice blue sangat pas untuk menemani penggunanya menikmati hiburan seperti menonton video musik atau film (I Chill with Swift).

Sementara Acer Swift 3 OLED yang memiliki layar OLED 2.8K beresolusi tinggi sangat pas untuk pekerja yang membutuhkan dukungan layar visual terbaik untuk produktivitas bekerja (I work with Swift) dan juga mendukung kegiatan belajar (I Learn with Swift).

Keduanya memiliki ketebalan hanya 12,95 mm dengan perpaduan sasis magnesium-aluminium, membuatnya jauh lebih portabel dan mampu mendukung mobilitas tinggi dari pengguna.

Untuk yang Swift Edge didukung oleh prosesor AMD Ryzen™ 6000 Series Mobile Processors yang menawarkan kecepatan pemrosesan yang luar biasa, responsivitas mulus dan mempercepat produktivitas. Laptop ini tampil stylish dengan bezel tipis yang memiliki rasio layar-ke-bodi hingga 92% dan memiliki sertifikasi layar VESA DisplayHDR™ True Black 500 dan TÜV Rheinland Eyesafe® untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman.

Untuk harga Acer Swift 3 OLED telah tersedia di Indonesia dan dibanderol mulai dari harga Rp13.499.000 untuk varian Intel® Core™ i5 dan Rp16.499.000 untuk varian Intel® Core™ i7.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close