Tantangan Kebebasan Pers Harus di Jawab Bersama Semua Pihak

“Mustahil kita bisa berbicara tentang demokrasi jika pers masih terkekang"

Tantangan Kebebasan Pers Harus di Jawab Bersama Semua Pihak

Telegraf, Jakarta – Peran pers sebagai pilar demokrasi terus mendapat tantangan. Peningkatan Indeks Kebebasan Pers, tekanan terhadap awal media hingga munculnya fenomena hoax kerap muncul dipermukaan. Tantangan tersebut harus dijawab bersama oleh semua pihak, baik media, pemerintah dan masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Agung Susatyo Direktur Voice of Indonesia dalam agenda 36th Diplomatic Forum Talkshow Freedom of the Press, A Tribute to BJ Habibie, di Jakarta, Rabu (26/2).

Ia juga mengungkapkan kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia” dan di tegaskan kembali oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bacharuddin Jusuf Habibie mengambil andil besar dalam mewujudkan kebebasan pers di Indonesia dan meninggalkan warisan besar bagi kemajuan demokrasi Indonesia dalam bentuk kebebasan pers. Jasa ini akan senantiasa menjadi kenangan manis bagi bangsa Indonesia.

“Mustahil kita bisa berbicara tentang demokrasi jika pers masih terkekang,” katanya, Rabu (26/02/2020) di Jakarta.

Untuk menghormati jasa BJ Habibie sebagai Bapak Kebebasan Pers Indonesia, Voice of Indonesia bekerjasama dengan Dompet Dhuafa, Republika dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyelenggarakan gelar wicara Diplomatic Forum dengan tema Freedom of the Press, A Tribute to BJ Habibie.

Imam Rulyawan Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi mengungkapkan Sosok B.J Habibie adalah salah satu sosok yang benar benar menjadi teladan bagi bangsa Indonesia, “beliau yg membebaskan media bahkan beliau siap dikritik oleh media yang juga beliau ikut membesarkan media tersebut,” tutur Imam.

Baca Juga :   Gubernur BI Optimis Rupiah Menguat Pada Akhir Tahun 2020 pada Posissi Rp15.000 Per Dolar AS

Bahwa pada sata kita mempunyai keputusan dan mempunyai kebijakan Imam melanjutkan kitapun siap menerima konsekwensi dari apa yg kita lakukan.

Mengutip tulisan Parni Hadi Iman menjelaskan Jurnalis tidak sekedar memberitakan tetapi Jurnalis harus berbuat. Dengan mengikhlaskan sebagian rizki untuk disisihkan untuk diberikan kepada program program kemiskinan khususnya dan program pemberdayaan pada umumnya. (AK)


Photo Credit : Para pembicara Diplomatic Forum dengan tema Freedom of the Press, A Tribute to BJ Habibie di Jakarta, Rabu (26/2)/TELEGRAF


Tanggapi Artikel