Tak Penuhi POJK No 5/2015   BPR Akan Dibatasi Kegiatannya

Dari jumlah yang ada separuhnya yaitu 722 BPR  yang masih memiliki modal inti dibawah 6 miliar hingga Desember 20124 maka akan dibatasi seluruh kegiatannya dan kegiatan cabangnya"

Tak Penuhi POJK No 5/2015   BPR Akan Dibatasi Kegiatannya

Telegraf, Bandung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di Indonesia  sebanyak 1597, dari  jumlah tersebut  722  masih  dalam pengawasan.

Pengawasan tersebut terkait  722 BPR masih belum memiliki modal inti yang cukup yaitu belum mencapai syarat yang diatur didalam  POJK No 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
 
“Dari jumlah yang ada separuhnya yaitu 722 BPR  yang masih memiliki modal inti dibawah 6 miliar hingga Desember 2024 maka akan dibatasi seluruh kegiatannya dan kegiatan cabangnya, ” ungka Ayahandayani  Direktur  Penelitian dan Pengaturan OJK dalam Pelatihan dan Gathering Media Massa Jakarta, di Bandung.
Aya mengatakan untuk BPR yang modal intinya kurang dari Rp 3 miliar, harus menambah modal inti hingga Rp 3 miliar sebelum 31 Desember 2019. Hingga saat ini OJK  mencatat sebanyak 374 BPR yang masih  dalam kategori modal inti dibawah 3 Milar.
“BPR harus dapat bersaing ditengah persaingan yang ketat sekarang, terutama dalam mencari nasabah dan juga menyalurkan kredit, karena adanya kehadiran fintech dan adanya laku pandai dan agen agen dari bank umum dalam penyaluran pembiayaan,” kata  Aya.
Sementara sisa dari 722 sebanyak 348 yang belum memenuhi modal inti sebanyak 6 miliar harus memenuhinya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan yaitu 2024
Aya menambahkan tantangan BPR kedepan adalah  masuknya industri 4.0 dengan ini BPR harus terus meningkatkan program program yang ada sesuai dengan revolusi industri. Selain itu juga  persaingan yang cukup banyak.
Dikatakan dalam penyebaraannya BPR masih 69 persen  mayoritas di Pulau jawa,  dan 31 persen  atau sebanyak 595 BPR di luar Jawa dan Bali. (Red)
Credit Photo : Ayahandayani  Direktur  Penelitian dan Pengaturan OJK/telegraf
Share



Komentar Anda