Tak Masalah Pemerintah Dikritik, Asalkan Tujuannya Baik

Tak Masalah Pemerintah Dikritik, Asalkan Tujuannya Baik

“Kita boleh bicara apa saja, namun kalo soal Pancasila dan NKRI tidak boleh main-main. Saya ingin katakan bedakan antara kritik dan fitnah. Mari kita bangun peradaban ini sebaik-baiknya,”

Tak Masalah Pemerintah Dikritik, Asalkan Tujuannya Baik


Telegraf, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan, menjalani tahun politik yang cukup panjang saat ini mulai dari pilkada serentak hingga pemilu 2019, berbagai kritik yang ditujukan seharusnya disertai pertimbangan, data, fakta dan tujuan baik.

“Selain itu, presiden sebagai pemegang pemerintahan bukan milik partai pengusung namun milik rakyat, oleh karena itu menjaga nama baik Presiden harus dilakukan,” kata Arteria saat bicara dalam Diskusi Publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) dengan Tema : “Kritik di Tahun Politik” di Restaurant Gado-gado Boplo Jl. Gereja Theresia Menteng , Jakarta Pusat, Jum’at (13/04/18) yang lalu.

Menurut Anggota Komisi II DPR itu, Arteria Dahlan menyatakan bahwa pemerintah tidak masalah terhadap kritik. Namun harus disertai pertimbangan dengan tujuan untuk perbaikan karena kritik menjadi bagian dari perbaikan.

“Kita tidak mungkin alergi terhadap kritik, namun yang kita butuhkan adalah kritik yang disertai data, fakta dan disertai solusi,” ujarnya lagi.

Selain itu, masih kata Arteria, sebagaimana diketahui, negara Indonesia menjadi pilot projec dalam pelaksanaan demokrasi, bahkan paling sukses menjadi negara yang menerapkan demokrasi liberal. Oleh karena itu, menyampaikan kritik juga harus santun dan melalui kanal-kanal yang jelas.

“Kita boleh bicara apa saja, namun kalo soal Pancasila dan NKRI tidak boleh main-main. Saya ingin katakan bedakan antara kritik dan fitnah. Mari kita bangun peradaban ini sebaik-baiknya,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen ProDem, Satyo Purwanto menyebutkan, kritik dalam negara demokrasi adalah sebuah keharusan. Tujuannya untuk mengontrol berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Bagi pemerintah, kritik juga berfungsi untuk menimbang sebuah kebijakan apakah sebuah kebijakan sudah benar atau malah salah,” kata dia.

Ia merinci berbagai kebijakan yang diadvokasi oleh ProDeM karena dianggap merugikan rakyat. Mulai dari regulasi taksi daring, tenaga kerja asing, penggusuran, kebebasan berekspresi dan berkumpul.

“Kebijakan semaam ini sangat kental aroma Neoliberal-nya, padahal pemerintah berpatokan pada Nawacita,” tutur Agus seraya mengajak pemerintah untuk tidak takut dikritik karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan penguasa.

Dia juga mengimbau kepada rezim saat ini, agar berhenti menilai kritik-kritik yang mengalir deras berasal dari kelompok oposan. Sebaliknya, kritik harus dilihat sebagai upaya untuk memastikan negara menjalankan fungsi utamanya dalam mensejahterakan rakyat. (Red)


Photo Credit : Tahun politik yang cukup panjang saat ini mulai dari pilkada serentak hingga pemilu 2019, berbagai kritik yang dikeluarkan diharapkan untuk tujuan baik bahkan kritik presiden, asalkan tetap bisa menjaga nama baik presiden. | File/Dok/Ist. Photo

 

KBI Telegraf

close