#OmniBusLaw

Omnibus Law, Jokowi: Dorong Kecepatan Kerja dan Inovasi

Omnibus Law, Jokowi: Dorong Kecepatan Kerja dan Inovasi
Redaksi at Telegraf
Di bawah kekuasaan kapitalisme, tidak ada yang dapat menghentikan degradasi moral pers. - Paul Brurat
A. Chandra S.

Telegraf – Saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keberadaan Omnibus Law untuk menyinkronisasikan puluhan undang-undang (UU). “Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbikan Omnibus Law. Satu undang-undang yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak,” kata Jokowi saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan […]

Joko Widodo Berharap DPR Bisa Menyelesaikan Omnibus Law 77 UU Dalam 100 Hari

Joko Widodo Berharap DPR Bisa Menyelesaikan Omnibus Law 77 UU Dalam 100 Hari
Managing Editor at Telegraf
One thing I detest most about the financial press is the lack of accountability. All sorts of nonsense is said without penalty.- Barry Ritholtz
Atti K.

Telegraf, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajukan kepada DPR untuk menyelesaikan pembahasan umnibus Law yang terdiri dari 77 Undang Undang (UU) yang berisikan 1244 pasal dalam 100 hari kerja untuk mendongkrak laju perekonomian Indonesia. “Kita akan mengajukan kepada DPR omnibus law ada 79 UU yang akan kita revisi sekaligus yang di dalamnya ada 1244 pasal […]

Cegah Lindungi Korporasi Nakal, KPK Dorong Kejelasan UU Omnibus Law

Cegah Lindungi Korporasi Nakal, KPK Dorong Kejelasan UU Omnibus Law
Redaksi at Telegraf
Journalismus würde auch wieder etwas besser, wenn seine Vertreter die Sprache beherrschten, statt sich ihrer bloss zu bedienen.
Indra Christianto

Telegraf, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, mendorong penjelasan tentang Undang-undang Omnibus Law agar tidak dimanfaatkan oleh korporasi atau pengusaha nakal. Laode menjelaskan, pihaknya meminta agar pemerintah merincikan rencana penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha nakal. Bahkan ia menyarankan untuk melibatkan berbagai pihak dalam menyusun naskah akademik Omnibus law tersebut. “Jadi […]

Tidak Mengakomodir Buruh, GMNI Nilai Omnibus Law Rawan Kejahatan Korporasi

Tidak Mengakomodir Buruh, GMNI Nilai Omnibus Law Rawan Kejahatan Korporasi
Redaksi at Telegraf
Jurnalisme membuat para pembacanya bisa menjadi saksi sejarah, karya fiksi memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya.
Ishwari Kyandra

Telegraf, Jakarta – Omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja, antara lain akan mencakup ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi. Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ini akan didorong masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020. Oleh karena itu draft dan naskah akademiknya pun ditargetkan agar kelar pada akhir tahun ini. Aturan tersebut sebagai bentuk sikap […]

Perkuat Perekonomian Nasional, Apa Langkah Yang Ditempuh Pemerintah?

Perkuat Perekonomian Nasional, Apa Langkah Yang Ditempuh Pemerintah?
Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial.
KBI Telegraf

Telegraf, Jakarta – Pemerintah akan segera mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. “Ini […]

Daftar Insentif Yang Ditawarkan Omnibus Law Perpajakan, Apa Saja?

Daftar Insentif Yang Ditawarkan Omnibus Law Perpajakan, Apa Saja?
Redaksi at Telegraf
Journalismus würde auch wieder etwas besser, wenn seine Vertreter die Sprache beherrschten, statt sich ihrer bloss zu bedienen.
Indra Christianto

Telegraf, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan Omnibus Perpajakan yang terdiri dari beberapa kelompok isu. Ranah yang dijadikan Omnibus Law adalah terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) yang […]

Yasonna: Prolegnas Fokus Pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Yasonna: Prolegnas Fokus Pada Kualitas, Bukan Kuantitas
Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial.
KBI Telegraf

Telegraf, Jakarta – Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan Prolegnas tentu tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus didasarkan pada sasaran politik hukum nasional yang dirumuskan untuk mencapai tujuan negara yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Menteri Hukum dan Hak Asasi […]

Dorong Investasi, Pemerintah Akan Submit Omnibus Law

Dorong Investasi, Pemerintah Akan Submit Omnibus Law
Redaksi at Telegraf
“We are addicted to our thoughts. We cannot change anything if we cannot change our thinking.”
Aris Maulana

Telegraf, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menjelaskan bahwa Omnibus Law akan didaftarkan ke parlemen (DPR), pada bulan Desember mendatang. Luhut meyakini penerbitan Omnibus Law bisa menjadi salah satu cara mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya mengenai investasi. “Pada tanggal 18 Desember mendatang kami akan submit Omnibus Law kepada […]

close