Sub Penyalur Diharapkan Dapat Meminimalisir Menjamurnya Pengecer BBM Di Kab. Banjar

"Kalau sub penyalur ini bisa berjalan dengan baik mudah mudahan ketersediaan BBM ini semakin lama semakin baik, memang ada konsekwesinya, konsekwensinya adalah semakin jauh dari SPBU maka ada biaya transport. Tetapi biaya transportnya ini menjadi hal yang rasional karena nantinya diatur oleh pemda, tidak serta merta diatur oleh bandan usaha"

Sub Penyalur Diharapkan Dapat Meminimalisir Menjamurnya Pengecer BBM Di Kab. Banjar

Telegraf, Banjar – Menjamurnya pengecer bahan bakar minyak (BBM) yang ada di Babupaten Banjar diakui oleh Hermansyah Asisten Dua Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Memang masih banyak didapati yang ilegal, jadi yang ilegal ini bukan saja masalah harga yg tinggi, tetapi juga masalah sefetynya kan tidak terjamin, mereka biasa buat dan mengambilnyapun di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang resmi,” ungkapnya usai menghadiri Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur BBM di Kabupaten Banjar, Martapura,Kalimantan Selatan.

Hal itu juga dikatakan Dardiansyah Anggota Komisi VII DPR RI yang belum lama meresmikan SPBU BBM satu harga di daerah Hulu Sungai Selatan ini dipilih karena masuk d daerah3 T (terdepan, terluar, terpencil) dan daearah tersebut juga banyak pertamini (pengecer pengecer yang mengunakan Nozzle dengan merek pertamini) ilegal.

“Karena banyak kondisi dilapangan tidak sesuai dengan yang ada dilapangan contoh yang tadi di sebutkan banyak pertamini yang ilegal,” ungkapnya (7/2).

Pengecer ilegal ini timbul disebabkan kurang meratanya ditribusi yang ada, dan berada didaerah daerah yang jaraknya jauh dari SPBU yang ada, sehingga SPBU yang ada tidak bisa mengcover seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Melihat hal tersebut Pemerintah melalui Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berusaha meningkatkan ketersediaan BBM dengan cara membuka sub penyalur.

“BPH migas selalu mengupayakan Agar BBM ini bisa dirasakan oleh masyarakat dengan harga yang wajar dan dengan tingkat ketersediaan yg cukup tinggi sehingga mudah-mudahan tidak lagi ada kelangkaan BBM yg dirasakan oleh masyarakat. khususnya di kabupaten banjar,” Jugi Prajogio Komite BPH Mingas mengatakan dalam sambutannya.

Jogi menjelaskan Sub Penyalur adalah pengencer BBM yang berijin dimana titik tempatnya merupakan rekomendasi dari pemerintah daerah, dan penetapan harganya juga ditentukan oleh pemerintah daerah seperti untuk trasnport dari SPBU terdekat menuju Sub penyalur berada.

Baca Juga  Garuda Group Turunkan Tarif Tiket Sebesar 20%

“Kalau sub penyalur ini bisa berjalan dengan baik mudah mudahan ketersediaan BBM ini semakin lama semakin baik, memang ada konsekwesinya, konsekwensinya adalah semakin jauh dari SPBU maka ada biaya transport. Tetapi biaya transportnya ini menjadi hal yang rasional karena nantinya diatur oleh pemda, tidak serta merta diatur oleh bandan usaha,” kata Jogi.

Sub penyalur adaah salah satu cara dari pemerintah untuk bisa memberikan layanan yang sama kepada masyarakat khususnnya daerah 3 T  untuk menikmati harga yg sama diperkotaan.

Jugi menambahkan meskipun belum dirasakan oleh seluruh masyarakat, yang sekarang ini sedang di galakan nantinya akan bisa mengasilkan apa yang kita harapkan.

Untuk diketahui hingga saat ini program BBM satu harga sudah memiliki 133 titik di seluruh ndonesia dan di rencanakan hingga akhir tahun akan bertambah lagi menjadi 172 titik.(Red)


Credit photo : Jugi Prajogio Komite BPH Mingas menyerahkan plakat kenang kenangan kepada perwakilan Pertamina/Telegraf


Share



Komentar Anda