Soal Penentuan Tarif Taksi Online, DKI Ikuti Pedoman Pemerintah

Soal Penentuan Tarif Taksi Online, DKI Ikuti Pedoman Pemerintah

“Pedomannya adalah norma standar prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, itu prinsipnya. Jadi kita menyikapi normatif saja, ikuti arahan pusat seperti apa, itu kita jabarkan di DKI. Waktunya kita belum tentu, tapi sekarang sedang digarap Dishub,”

Soal Penentuan Tarif Taksi Online, DKI Ikuti Pedoman Pemerintah


Telegraf, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam menangani persoalan taksi online, misalnya terkait masalah batas tarif minimum dan maksimum.

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, persoalan taksi online ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Tapi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi masing-masing, dan hanya memberikan sebuah pedoman.

“Pedomannya adalah norma standar prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, itu prinsipnya. Jadi kita menyikapi normatif saja, ikuti arahan pusat seperti apa, itu kita jabarkan di DKI. Waktunya kita belum tentu, tapi sekarang sedang digarap Dishub,” kata Soni Sumarsono di Jakarta, Kamis (23/03/2017).

Ia mengatakan, terkait batas tarif minimum dan maksimum, tiap daerah dapat berbeda-beda, dan gubernur yang mengetahui berapa kisaran tarif yang pas di daerahnya masing-masing.

“Ini tentunya Pergub akan ada, tapi akan dikonsultasikan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan juga akan berkomunikasi dengan masing-masing gubernur di wilayahnya untuk mendiskusikan hal ini,” paparnya.

Pihaknya saat ini untuk sementara belum membicarakan masalah tarif. Sebab menurutnya, hal itu tergantung dari BPJT. “Saya kira sekarang konsultasi kiri-kanan. Kalau kapannya kita belum fix. Tapi Pemprov DKI sudah siap, dan tidak ada masalah dengan taksi online, karena sekarang juga sudah berjalan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan RI telah menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mulai 1 April 2016. (Red)

Photo Credit : Telegraf/Koeshondo W. Widjojo


KBI Telegraf

close