Soal Lapangan Kerja, Menaker: Jokowi-JK Lampaui Janji Kampanye

“Jika memang janji kampanye 10 juta selama lima tahun, maka berarti per tahunnya sebanyak 2 juta. Tapi data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye,”

Soal Lapangan Kerja, Menaker: Jokowi-JK Lampaui Janji Kampanye


Telegraf, Jakarta – Pada saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi-JK  menjanjikan angka 10 juta selama lima tahun untuk lapangan kerja. Nyatanya, Kemenaker mencatat angka itu sudah terlampaui.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan topik “Perpres 20/2018: Kepastian Izin TKA dan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia”, bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (23/04/18).

“Jika memang janji kampanye 10 juta selama lima tahun, maka berarti per tahunnya sebanyak 2 juta. Tapi data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye,” katanya, terkait ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Hanif juga menjelaskan bahwa demi melindungi tenaga kerja dalam negeri, pemerintah juga menekankan agar investasi tidak mensyaratkan penyertaan banyak TKA. “Tapi jika jumlahnya wajar, tentu tidak masalah,” katanya.

Menjawab kemungkinan adanya kenaikan jumlah TKA secara signifikan pascaperpres, Hanif menegaskan, hal itu tidaklah terjadi. “Pasalnya, perpres ini kan cuma soal mempercepat izinnya saja,” tuturnya.

Sedangkan terkait pengawasan, Hanif menegaskan, hal itu terus dijalankan. Pengawasan cukup beragam, sambung dia, ada yang sifatnya represif dan nonrepresif, periodik atau insidentil.

“Bahkan kami juga menindaklanjuti pengawasan yang berawal dari laporan masyarakat. Dan terkait itu, sistemnya pun terus diperbaiki. Karena memang jumlah yang harus diawasi kan akan bertambah,” tuturnya.

Faktor Penyebab Pengangguran

Hanif menjelaskan, dua faktor menyebabkan pengangguran masih terjadi di Indonesia. Yakni pertama mismatch dan kedua kualifikasi yang rendah. “Dari sebanyak 2,8 juta lulusan perguruan tinggi, angka mismatch mencapai angka 63 persen,” tuturnya.

Baca Juga :   Kuartal II 2021 BTN Bukukan Laba Sebesar Rp920 miliar

Hanif pun selanjutnya mencontohkan, untuk lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam di seluruh Perguruan Tinggi Islam, jumlahnya 35 ribu orang. Namun, kata dia, jumlah lapangan pekerjaan hanya 3.500. “Artinya ada yang tidak match,” katanya.

Hal lain terkait under-kualifikasi, Hanif mengatakan, tak sedikit lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana harusnya. Sehingga, kata dia, lulusan dalam kondisi ini pun terancam menjadi pengangguran, karena banyak dari mereka menolak bekerja di perusaaan dengan kondisi pekerjaan yang downgrade.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM Asep Kurnia. (Red)


Photo Credit : Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, katakan bahwa catatan angka tenaga kerja yang dijanjikan selama Pilpres oleh Jokowi sudah terlampaui. | Bambang Tri P

KBI Telegraf

close