Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat Menjadi Tolak Ukur Suksesnya Sub Penyalur BBM Satu Harga

"Pemerintah mengeluarkan peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015 mengenai penyaluran jenis BBM tertentu, dan jenis BBM khusus penugasa pada wilayah yang belum ada penyalur, dengan maksud untuk menanggulangi permasalahan seperti ketersediaan dan kelancaran pendistribusian di wilayah wilayah tersebut khususnya daerah yang belum ada penyalur,"

Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat Menjadi Tolak Ukur Suksesnya Sub Penyalur BBM Satu Harga

Telegraf, Tanjung Selor – Untuk kemajuan suatu daerah perlu adanya sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah (pemda), dan bersinergi dengan pemerintah pusat khususnya anggota DPR RI untuk mengawasi program program yang dibawa ke daerah.

“Untuk kemajuan satu daerah itu harus bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah pemda dan pemkab , saya rasa bisa bersinergi dengan kami yang ada di pusat sebagai anggota DPRRI untuk mengawasi program2 yang dibawa kedaerah,” tutur Ari Yusnita Anggota Komisi VII DPR RI dalam agenda Sosialisasi Implementasi Penyalur Khususu Sub Penyalur dalam rangka percepatan penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga secara Nasional di Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Utara.

Ari menjelaskan seperti program pemerintah BBM Satu Harga, Kalimantan Utara adalah provisi termuda karena hasil dari pemekaran pada tahun 2012 yang memiliki 1 kota dan 4 Kabupaten kota antaralain Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, dan Kota Tarakan, dimana beberapa Kabupatennya  paling dekat dengan perbatasan Malaysia. Untuk itu harus mempunyai perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.

Ari juga mengatakan program BBM satu harga yang di canangkan pemerintah sangat membantu masyarakat yang berada didaera perbatasan seperti di Nunukan dimana dulu BBM bisa mencapai sekitar Rp40.000 sekarang sudah merasakan harga yang sama doi kota kota di Indonesia.

“Contohnya di Malinau yang dulu BBM bisa mencapai 40 ribu dan sekarang sudah hargannya sama dengan kota kota di Indonesia dan ini merupakan pemerintah membangun di daerah daerah perbatasan kita tentunya apresiasi dengan program beliau dengan adanya BBM satu harga ini bisa merasakan harga yang lebih murah, dan tentunya juga di suport dengan Pertamina.

Agus Nurdiansah Staf ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintah Daerah Bulungan mengatakan dari pengamatannya mengenai BBM distribusinya masih tidak sesuai dengan yang di harapkan, terbukti bahawa bmasih banyak antrian di Spbu yang ada, dari mulai SPBU buka. hal ini sudah tidak asing lagi di daerah Tanjung Selor.

Baca Juga  Premi Asuransi Individu PT Taspen Life Naik 300 Persen

“Sudah bukan rahasia umum lagi karena keterbatasan kuota sehingga setiap datang minyak masyarakat sudah berbondong bondong dari pagi untuk mengantri minyak, kita sudah faham semua,” ungkapnya Kamis (21/2).

Agus berharap dengan adanya sub penyalur ini bahwa akan menjadi solusi agar distibusi di daerah bulungan ini menjadi lebih baik dan juga meminimalisir pengecer pengecer yang ada.

Kepala Seksi Pengaturan Penyediaan bahan Bakar Minyak Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Iswadi menambahkan di wilayah NKRI masih banyak wilayah yang belum menikmati kemudahan dalam memperoleh BBM yang seharusnya dapat di akses dengan mudah dengan harga yang sama di seluruh wilayah NKRI.

Lanjut Iswadi apa yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah ini adalah kenyataan bahwa BBM adalah suatu komoditas mewah bagi sebagian masyarakat yang tinggal di kepulauan terpencil daerah terluar dan daerah terdepan tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerntah melalui BPH Migas memberikan solusi bahwa Sub Penyalur sebagai kepanjangan tangan dari penyalur SPBU adalah pengecer legal yang dapat mendekatkan BBM kepada masyarakat dengan harga yang sama di SPBU.

“Pemerintah mengeluarkan peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015 mengenai penyaluran jenis BBM tertentu, dan jenis BBM khusus penugasa pada wilayah yang belum ada penyalur, dengan maksud untuk menanggulangi permasalahan seperti ketersediaan dan kelancaran pendistribusian di wilayah wilayah tersebut khususnya daerah yang belum ada penyalur,” imbuhnya.

Sub penyalur tersebut tertuang dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 dimana sub penyalur di ciptakan menjadi entitas lembaga yang fleksible dapat berdiri sendiri sepagai program masyarakat dan jika diperlukan bisa bisa di tingkatkan menjadi badan usaha seperti SPBU dan SPBUN. (Red)


Credit photo :Kepala Seksi Pengaturan Penyediaan bahan Bakar Minyak Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Iswadi menyerahkan kenang kenangan kepada Ari Yusnita Anggota Komisi VII DPR RI/telegraf


Bagikan Artikel



Komentar Anda