Setnov Ngotot Bantah Soal Intervensi Proyek E-KTP

"Usulan perubahan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengirimkan surat ke Menteri Bappenas, perihal usulan pembiayaan NIK dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Untuk perubahan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri untuk APBN murni dibutuhkan persetujuan DPR,"

Setnov Ngotot Bantah Soal Intervensi Proyek E-KTP

Telegraf, Jakarta – Mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) bersikukuh membantah telah mengintervensi proyek pengadaan e-KTP. Bantahan ini disampaikan Novanto dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakannya sendiri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/04/18).

Dalam pledoi yang disusunnya sendiri, Novanto membantah surat tuntutan jaksa yang dibacakan dalam persidangan Kamis (29/03/18) lalu. Salah satunya, Novanto membantah telah mengintervensi proses penganggaran dan pembiayaan proyek e-KTP.

“Saya tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses penganggaran ataupun usulan pembiayaan penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun anggaran 2011-2013 untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” tegasnya.

Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini membeberkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi, merupakan pihak yang paling berperan dalam pembahasan e-KTP, terutama terkait pembiayaan. Hal ini lantaran Kemdagri saat itu mengusulkan mengubah sumber pendanaan proyek e-KTP dari pinjaman luar negeri menjadi APBN murni.

“Usulan perubahan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengirimkan surat ke Menteri Bappenas, perihal usulan pembiayaan NIK dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Untuk perubahan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri untuk APBN murni dibutuhkan persetujuan DPR,” katanya.

Novanto menuturkan, pada awal 2010, untuk memuluskan usulan Kemdagri, Dirjen Dukcapil, Irman bertemu dengan almarhum Burhanuddin Napitupulu yang saat itu menjabat ketua Komisi II. Dalam pembicaraan itu disepakati pemberian fee kepada anggota DPR untuk memuluskan proyek e-KTP dilakukan oleh Andi Agustinus atau Andi Narogong. Novanto menyatakan, kesepakatan tersebut diketahui Diah Anggraeni selaku sekjen Kemdagri.

“Kesepakatan Andi Agustinus dengan Komisi II waktu itu, saudara Burhanudin Napitupulu adalah di luar tggung jawab saya. Kesepakatan itu dilakukan sebelum Andi Agustinus memperkenalkan saya dengan saudara Irman di Hotel Gran Melia Kuningan. Dengan demikian kesepakatan perencanaan e-KTP, perubahaan anggaran sampai pemberian fee kepada Komisi II DPR oleh saudara Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanudin, ternyata sudah direncanakan dan disepakati sebelum saya ditemui Andi Agustinus bersama saudari Diah Anggraeni, saudara Sugiharto di Gran Melia Kuningan,” katanya.

Baca Juga  Perlunya Perubahan UU SJSN dan UU BPJS atau Hanya Dengan Amandemen

Novanto juga membantah telah menerima uang sebesar US$ 7,3 juta dari proyek e-KTP secara langsung maupun tidak langsung melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Novanto dihukum 16 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, jaksa juga menuntut Novanto dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti US$ 7,3 juta dikurangi uang yang dikembalikan sebesar Rp 5 milliar.

“Pidana tambahan uang pengganti US$ 7,3 jelas tidak mendasar. Kesimpulan JPU yang menyatakan saya menerima secara tidak langsung melalui Made Oka dan Irvanto tanpa didukung oleh bukti dan keterangan saksi di persidangan. Kalaulah saya harus bayar uang pengganti US$  7,3 juta, apakah ada seorang saksi yang mengatakan saya menerima dana e-KTP?” kata Novanto dalam pembelaannya. (Red)


Photo Credit : Setya Novanto bantah telah intervensi proyek pengadaan e-KTP. | Antara/Hafidz Mubarak

 

Share