Setelah Aktif Kembali Sebagai Gubernur DKI, Ahok Tuai Banyak Pro dan Kontra

Setelah Aktif Kembali Sebagai Gubernur DKI, Ahok Tuai Banyak Pro dan Kontra

"Nggak, belum, kan baru perubahan kemarin. Kan kita sudah skorkan (membuat skor), jadi nanti indikator kinerja PNS DKI terbaca, sudah jalan kan sekarang. Nah ini kan kita baru jadi,"

Setelah Aktif Kembali Sebagai Gubernur DKI, Ahok Tuai Banyak Pro dan Kontra


Telegraf, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin (13/2/2017) pagi kembali berkantor di Balai Kota DKI Jakarta.

Sebelum ia mengikuti sidang kasus dugaan penodaan agama, Ahok menyempatkan diri terlebih dahulu untuk menemui warga Jakarta yang biasanya menyampaikan sejumlah laporan ke Balaikota.

Ahok pun sempat berfoto-foto dengan warga yang datang ke Balaikota.

Namun kabarnya Ahok belum akan merombak ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Setelah perombakan yang dilakukan oleh eks Plt Gubernur DKI Sumarsono (Soni) beberapa waktu lalu, Ahok mengatakan akan menilai terlebih dahulu sesuai dengan indikator kinerja PNS.

“Nggak, belum, kan baru perubahan kemarin. Kan kita sudah skorkan (membuat skor), jadi nanti indikator kinerja PNS DKI terbaca, sudah jalan kan sekarang. Nah ini kan kita baru jadi,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (14/2/2017)

Akan tetapi permasalahan tidak hanya berhenti sampai disitu, kembalinya Ahok aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah berakhirnya masa cuti kampanye Pilkada terus dipersoalkan karena status Ahok sebagai terdakwa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan, status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama tak serta merta menjadi dasar penonaktifan.

Pro kontra yang terus muncul soal Ahok harus dinonaktifkan atau tidak tak terlepas dari adanya perbedaan tafsir dari Undang-Undang Nomor 23 tentang Kepala Daerah.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 menyebut, kepala daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, mengancam keamanan negara atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun diberhentikan sementara. (Red)

Photo credit : Telegraf/Koeshondo W. Widjojo


 

KBI Telegraf

close