Senayan Dapatkan Jatah Fee 7 Persen Dari Proyek E-KTP

Senayan Dapatkan Jatah Fee 7 Persen Dari Proyek E-KTP

"Saya tidak mengetahui langsung (soal pembagian fee) saya dapat info dari Bobi, SN Group itu. Iya, Jimi Iskandar bercerita, bahwa Irvanto pernah cerita (ke Boby), Senayan dapat jatah 7 persen, Group SN itu,"

Senayan Dapatkan Jatah Fee 7 Persen Dari Proyek E-KTP


Telegraf, Jakarta – Direktur PT Java Trade ‎Utama, Johanes Richard Tanjaya yang merupakan anggota konsorsium PNRI menyebut adanya jatah kepada sejumlah anggota DPR dari proyek pengadaan e-KTP. Johanes menyebut anggota parlemen di Senayan itu dengan istilah ‘SN Group’. Hal ini diungkapkan Johanes saat bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto, Kamis (22/02/2018).

Dalam kesaksiannya, Johanes mengaku mengetahui adanya pembagian fee atau jatah proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR dari anak buahnya yang merupakan anggota tim Fatmawati, Jimmy Iskandar Tedjasusila‎ alias Bobi. Dari pengakuan Bobi, Johanes mendapatkan info bahwa anggota DPR yang dikenal dengan istilah ‘SN Group’ mendapat jatah 7 persen dari proyek e-KTP yang menelan anggaran hingga Rp 5,8 triliun.

Dalam perkara ini, Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar saat itu diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

“Saya tidak mengetahui langsung (soal pembagian fee) saya dapat info dari Bobi, SN Group itu. Iya, Jimi Iskandar bercerita, bahwa Irvanto pernah cerita (ke Boby), Senayan dapat jatah 7 persen, Group SN itu,” kata Johanes.

Johanes tidak ‎menampik bahwa SN Group merupakan singkatan dari Setya Novanto Group. Meski demikian, Johanes mengaku tak mengetahui secara rinci penggunaan istilah SN Group oleh anak buahnya, Boby. Termasuk nama-nama anggota parlemen yang disebut dalam SN Group. Johanes hanya memastikan SN Group yang disebut Bobi itu mendapatkan jatah tujuh persen dari proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012.

“Kalau sekarang saya pikirkan itu, Setya Novanto. Tapi saat dikonfirmasi ke Boby, Boby menyatakan SN Group, pokoknya Irvanto bilang SN Group. Mohon maaf kalau saya salah kata, karena informasi Boby seperti itu‎,” katanya.

Sementara itu, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Qua‎dra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo yang juga dihadirkan sebagai saksi mengakui pernah memberikan uang sebesar USD 1,8 juta kepada Novanto. Pemberian uang ini sempat dikomunikasikan Anang dengan salah satu petinggi Biomorf Lone LLC, (alm) Johannes Marliem.

Anang menyebut awalnya uang tersebut diberikan kepada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang telah menjadi terpidana kasus ini. Andi Narogong yang kemudian menyalurkan uang tersebut kepada Setya Novanto. Andi sendiri sering disebut sebagai orang ‎dekatnya Setnov.

“Waktu itu saya sama (Johanne) Marliem (komunikasi), saya bilang uang saya 1,8 untuk keperluan Asiong (Andi Narongong). Diberikannya ke Pak Setya Novanto,” kata Anang.

Anang mengaku tak tahu-menahu cara Andi Narogong menyerahkan uang sebesar USD 1,8 juta kepada Novanto. Berdasarkan keterangan Marliem, uang tersebut sudah menjadi urusan Andi Narogong.

“Cara ngasihnya saya enggak tahu. Marliem bilang ini urusan Asiong (Andi). Marliem cuma bilang ke saya uang yang 1,8 ini saya pakai dulu ya untuk babenya Asiong (Setya Novanto),” katanya. (Red)


Photo Credit : Anggota konsorsium PNRI ungkapkan adanya jatah fee kepada sejumlah anggota DPR dari proyek pengadaan e-KTP. Antara

KBI Telegraf

close