Sejak 3 Juli 2019 OJK Cabut Ijin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera Depok

"Hal tersebut dilakukan berkenaan dengan penetapan dan tindak lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017"

Sejak 3 Juli 2019 OJK Cabut Ijin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera Depok

Telegraf, Bandung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cabut ijin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera, yang beralamat di Jalan Akses UI Nomor 25 Palsigunung, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Pencabutan izin usaha ini dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-119/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2019.

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan menerangkan dalam pres rilis yang diterima di meja redaksi telegraf.co.id Rabu (3/6).

Dalam rilisnya Gunawan menjelaskan sejak tanggal 8 April 2019 telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

“Hal tersebut dilakukan berkenaan dengan penetapan dan tindak lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017,” tulisnya.

Lanjut Gunawan status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Tetapi hingga batas waktu yang ditentukan upaya pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPR dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasikan sehingga tidak bisa beroperasi secara normal.

Menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Baca Juga  Tingkatkan Layanan, Jamsyar dan 13 LK Kerjasama Dengan Dukcapil Dalam Pemanfaatan NIK

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)


Credit Photo : Gedung Otoritas Jasa Keuangan Jln Lapangan Banteng Jakarta Pusat/telegraf


Share



Komentar Anda