Rumah Dinas Gubernur DKI Akan Dipasang Lift Senilai 750,2 Juta?

Rumah Dinas Gubernur DKI Akan Dipasang Lift Senilai 750,2 Juta?

"Itu berarti perencanaannya tidak pertimbangkan estetika. Kami lapor ke Gubernur terdahulu. Termasuk atap dan jendela mau diganti. Saya bilang stop dulu karena kami tidak tahu perencanaannya. Saat mau dilelang kami baru tahu,"

Rumah Dinas Gubernur DKI Akan Dipasang Lift Senilai 750,2 Juta?


Telegraf, Jakarta – Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta yang terletak di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, akan direnovasi. Tahun 2018 ini, renovasi Rumah Dinas Gubernur DKI tersebut direncanakan akan dipasangi lift senilai Rp 750,2 juta

Namun rencana tersebut dibantah oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah. Ia mengatakan, renovasi rumah dinas baik Gubernur, Wakil Gubernur sudah direncanakan tahun 2017. Adapun anggarannya saat itu adalah Rp 2,8 miliar untuk rumah dinas gubernur.

“Tapi waktu itu ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari dinas yang masih tarik-menarik sehingga tidak dilaksanakan,” ujar Saefullah di Balai Kota, Rabu (24/01/2018).

Saefullah mengatakan, saat itu di rumah dinas gubernur yang akan dilakukan renovasi adalah penggantian marmer yang semula 60×60 meter akan diganti jadi 40×40 meter. Namun ia menilai marmer tersebut masih bagus sehingga tidak perlu dilaksanakan.

“Itu berarti perencanaannya tidak pertimbangkan estetika. Kami lapor ke Gubernur terdahulu. Termasuk atap dan jendela mau diganti. Saya bilang stop dulu karena kami tidak tahu perencanaannya. Saat mau dilelang kami baru tahu,” katanya.

Sama dengan tahun lalu, renovasi tahun ini pun, katanya, diinisiasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta. Anggaran renovasi rumah dinas gubernur dalam APBD 2018 adalah sebesar Rp 2,4 miliar dan Rp 750 juta untuk rumah dinas wakil gubernur.

Disebutkannya, penganggaran renovasi rumah dinas gubernur yang hanya dua lantai tersebut memang ada. Hanya saja saat memasukkan item-item yang akan dikerjakan atau direhab apa saja tidak terkonfirmasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sendiri. Termasuk soal lift yang akan dipasang ini.

“Mau mengadakan apa, itu tergantung kepala dinas yang seharusnya mengobservasi dulu apa yang mau diganti dan harus terkonfirmasi oleh Gubernur,” katanya

Oleh karena itu, katanya, Anies yang disebutkannya merasa tak memerlukan lift tersebut meminta agar anggaran pengadaan lift di rumah dinas tersebut untuk dimatikan.

“Saya bilang Bappeda dan sampaikan ke Dinas CKTRP untuk tidak digunakan anggaran pengadaan lift demi efisiensi,” katanya.

Saefullah mengatakan, dalam pembahasan di Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) dipastikan tidak akan muncul penganggaran soal lift tersebut karena bukan kebutuhan dari warga. Hal ini, katanya, ada di level teknis, dimana dari dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memunculkannya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum pernah membahas soal pemasangan lift di rumah dinas gubernur tersebut.

Menurutnya, anggaran untuk lift tersebut muncul secara tiba-tiba. Namun bisa saja, katanya, pengadaan tersebut berasal dari dana operasional gubernur. Jika pengadaan langsung menggunakan dana tersebut, katanya, tidak menjadi masalah jika menggunakan dana operasional.

“Biarkan hamba hukum yang melihat apakah itu kesalahan atau tidak, tapi saat pembahasan anggaran barang itu tidak ada, Bos!” ujarnya.

Namun, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di situs LKPP, tertulis anggaran renovasi rumah dinas tersebut sebesar Rp 750,2 juta dengan sistem pengadaan langsung yang kemudian berubah menjadi pengadaan lelang umum. (Red)

Photo Credit : Dok/Oji


KBI Telegraf

close