Revisi UU ITE Pemerintah Akan Fokus Pada Pasal Karet

Revisi UU ITE Pemerintah Akan Fokus Pada Pasal Karet

"Sembari menunggu 2-3 bulan, Polri, Kejaksaan Agung, penerapan itu agar betul-betul tidak multiintrepeter tidak multitafsir, tetapi orang merasa adil semua,"

Revisi UU ITE Pemerintah Akan Fokus Pada Pasal Karet


Telegraf – Pemerintah membentuk tim kajian khusus dalam rangka mervisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan tim ini akan bekerja selama dua bulan ke depan untuk mencari solusi atas sejumlah aturan di dalamnya, yang selama ini lebih dikenal dengan pasal karet.

“Kalau putusan harus revisi, itu akan kita sampaikan ke DPR. Karena UU ITE ini ada di prolegnas, tahun 2024, sehingga bisa dilakukan… Kalau mau cepat, bisa dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka,” kata Mahfud MD dalam siaran persnya pada media, Senin (22/02/2021).

Mahfud MD menambahkan opsi lainnya adalah melalui pedoman yang mengatur secara teknis dalam sebuah penyelidikan dan penyidikan.

“Pemerintah di pemerintahan yang menganut demokrasi terpimpin akan membuka peluang diskusi itu untuk kemudian mengambil sikap,” imbuhnya.

Selama tim kajian bekerja, Mahfud MD mengingatkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk bekerja hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE.

“Sembari menunggu 2-3 bulan, Polri, Kejaksaan Agung, penerapan itu agar betul-betul tidak multiintrepeter tidak multitafsir, tetapi orang merasa adil semua,” tandasnya.

Tim Kajian UU ITE ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menkopolhukam No. 22 tahun 2021. Dalam payung hukum ini, tim akan mulai aktif bekerja sampai 22 Mei 2021.

Tugas dari Tim Kajian adalah mengkaji agar tidak terjadi multitafsir dalam penggunaan pasal-pasal UU ITE.

Di dalamnya, Tim Kajian akan menyerap masukan dari penegak hukum dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan UU ITE.

Tim juga dibolehkan untuk melibatkan akademisi, praktisi, tenaga ahli, korban, pelaku tindak pidana UU ITE, aktivis, dan kelompok media sebagai narasumber untuk mendapatkan berbagai masukan guna melengkapi revisi pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE tersebut.


Photo Credit: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. ANTARA

 

Indra Christianto

close