Telegraf – Tahun 2025 mendatang sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5% sampai 2%, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi. Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.
Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum di Jakarta, Selasa, 10 Demeber 2024.
Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia. Tahun 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.
“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” tegas Nofran.
Dikempatan yang sama Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) pemerintahan yang baru juga menitik beratkan bidang perumahan yaitu penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit. Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.
Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.
“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.
Menyambut hal tersebut menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho mengatakan BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.
Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” tambahnya.
Gani menambahkan namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun. “Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” lanjutnya.
