Profesor Yusril Ihza Mahendra Dukung Pilkada Damai.

Telegraf, Jakarta – Ahli tata negara itu mengklarifikasi sejumlah media online memberitakan bahwa dirinya memimpin Gerakan Nasional pendukung Fatwa MUI tentang penistaan agama. “Berita itu tidak benar,” ujar Profesor Yusril Ihza Mahendra terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.

Memang pak Bachtiar Nasir pernah menghubunginya minta untuk menjadi tempat bertanya atau berkonsultasi menghadapi kasus-kasus penistaan agama bagi lawyer-lawyer muda yang menangani kasus-kasus seperti itu. “Saya saya tidak dalam posisi jadi ketua pengacara muslim,” ujar Yusril.

“Kalau terjadi dugaan penistaan agama, maka masyarakat atau individu lapor saja ke polisi,” sosok ini enggan dikaitkan dengan Islam garis keras. Ia justru sebagai pendukung cara-cara yang sah, konstitusional dan demokratis.

Yusril berpendapat polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHP. “Jadi saya tidak dalam kapasitas menjadi pengacara terkait penistaan agama seperti yang Anda tanyakan,” demikian jawabnya. Ia pun menegaskan dirinya berada di tengah siapapun pemimpin DKI yang akan terpilih. Dalam realitas politik saat ini, Yusril justru menenangkan warga muslim Indonesia khususnya Jakarta untuk tidak terprovokasi.

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menunjukan sikap keneragawanannya. Usai kontemplasi jauh dari hiruk pikuk politik praktis Pilkada DKI, Prof Yusril menegaskan dirinya berada di tengah siapapun pemimpin DKI yang akan terpilih.

Kepada para ulama, habaib, ustadz dan muballigh justru Yusril memberi pencerahan jangan sampai negara masuk dalam situasi krisis dengan banyaknya demo. Hal yang sama, hari ini Yusril memberi pernyataan kepada para relawan, politisi, aktivis, wartawan, tokoh-tokoh LSM dan semua kalangan bahwa dirinya tidak dalam posisi pimpinan demo, apalagi menggunakan isu SARA dalam pilkada ini.

“Saya justru meminta umat demi Indonesia damai, jangan mengerahkan massa dalam jumlah besar,” ujar Yusril menegaskan. Pakar hukum tata negara ini tak setuju jika kasus yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijadikan untuk memecah belah bangsa ini.

“Boleh saja kita menyampaikan aspirasi tapi jika skalanya besar akan sangat buruk buat ketertiban kita sebagai umat,” ujar Yusril. Yusril yang telah berpengalaman dalam situasi krisis dalam beberapa periode di Indonesia, sekali lagi menekan kedamaian Indonesia.

“Jangan bawa isu ras dalam pilkada DKI,” lagi-lagi menekankan dirinya bukan bagian dari lawyer apalagi sebagai ketua pengacara muslim terkait penistaan agama kandidat gubernur DKI.