Presiden Minta Semua Hormati Vonis Untuk Ahok

"Saya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim,"

Presiden Minta Semua Hormati Vonis Untuk Ahok


Telegraf, Jayapura – Presiden Joko Widodo angkat bicara soal vonis hukuman dua tahun penjara kepada Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dalam kasus penodaan agama. Presiden meminta semua pihak dapat menghormati vonis majelis hakim.

“Saya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim,” kata Presiden saat kunjungan kerja di Papua, Selasa (9/5) sebagaimana Siaran Pers yang dikirim Biro Pers Istana Negara.

-Ia juga meminta keputusan Ahok yang bakal mengajukan banding untuk dihormati. Ia meminta kepada semua pihak untuk percaya kepada proses hukum dalam menyelesaikan segala permasalahan di negeri ini.

“Memang begitulah sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada dan sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses proses hukum yang ada,” tegas dia.

Presiden Joko Widodo juga telah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai putusan hakim tersebut.

“Meskipun sudah mendapatkan laporan dari pak Mendagri, saya akan mendetailkan lagi di Jakarta,” tuturnya

Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya memvonis Ahok dua tahun penjara. Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama.

Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Ahok dipidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, Ahok hanya melanggar Pasal 156 KUHP sedangkan dakwaan melanggar Pasal 156a KUHP tidak terbukti.

Baca Juga :   Mau ke Jakarta, Anda Harus Perpanjangan STRP Dulu

Pasal 156 KUHP menyebut, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.”

Sementara itu, Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penondaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” (Red)

Photo Credit : Layli


Edo W.

close