PPMI ’98 Aksi Demo Tuntut KPK Tangkap Dalang Kasus Jumbo Korupsi E-KTP

"Mengingat dampak korupsi yang mereka lakukan sangat mempengaruhi kehidupan dan tingkat kesejahteraan kami, hal ini tertuang dari rendahnya upah para pekerja/buruh di masing-masing propinsi dan kabupaten/kota. Himpitan ekonomi, rendahnya daya beli serta kesejahteraan para pekerja/buruh yang di bawah rata-rata, semua ini adalah akibat dari perilaku korupsi dari para penghisap darah rakyat dan uang negara,"

PPMI ’98 Aksi Demo Tuntut KPK Tangkap Dalang Kasus Jumbo Korupsi E-KTP


Telegraf, Jakarta – Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (FSP – PPMI ’98), sebagai federasi serikat pekerja, sangat mengapresiasi langkah-langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Aksi Demo Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia’98 dilakukan di depan Gedung KPK Baru Di Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Senin(27/11/2018) lalu.
Dalam orasinya, Abdul Hakim, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia’98 menegaskan bahwa langkah konkrit KPK dalam menuntaskan kasus korupsi E-KTP yang sudah berhasil menangkap Setya Novanto, hendaknya tidak dilakukan secara ” Tebang Pilih “.
Dalam aksi demo kali ini para pendemo meneriakkan segera tangkap juga Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Tamsil Linrung dan 70 nama lainnya yang diduga telah menerima uang hasil korupsi E-KTP.
“Mengingat dampak korupsi yang mereka lakukan sangat mempengaruhi kehidupan dan tingkat kesejahteraan kami, hal ini tertuang dari rendahnya upah para pekerja/buruh di masing-masing propinsi dan kabupaten/kota. Himpitan ekonomi, rendahnya daya beli serta kesejahteraan para pekerja/buruh yang di bawah rata-rata, semua ini adalah akibat dari perilaku korupsi dari para penghisap darah rakyat dan uang negara,” ungkapnya dalam aksi yang berlangsung di Gedung KPK JL. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Senin, (27/11/2017).
Ditersangkakan dan ditahannya Setya Novanto (Ketua DPR-RI), dalam kasus E-KTP yang merupakan korupsi berjamaah, yang juga melibatkan petinggi pemerintahan baik di kementrian maupun Gubernur yang saat ini masih menjabat, sangatlah mencoreng wajah bangsa dan rakyat negeri ini.
Terkait hal tersebut, kami mendesak dan meminta KPK untuk juga memproses secara hukum terhadap nama-nama lain yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dalam kasus E-KTP, secepatnya.
Untuk itu kami FSP – PPMI ’98,  menuntut KPK untuk segera mengambil tindakan, antara lain :
1. Segera tangkap Yasona Laoly, yang di duga telah menerima aliran dana sebesar 1,1 milyar, mengingat saudara Yosana Laoly adalah pejabat publik yang telah mencoreng good governance.
2. Tangkap dan proses juga secara cepat nama-nama lain yang telah tersebut dalam dakwaan jaksa KPK tertanggal 22 juni 2017.
3. Mengingat pasal 2 dan pasal  3 UU no. 31 tahun 1999, yang telah ubah menjadi UU No. 20 tahun 2001, yang menyatakan bahwa tindak pidana tipikor, besar – kecil nilai tetap korupsi termasuk pelaku yang telah mengembalikan dugaan hasil korupsi. (Red)

Photo Credit :Telegraf/Mistqola


KBI Telegraf

close