Poin-Poin Ini Direvisi Kembali Dalam UU Antiterorisme

Poin-Poin Ini Direvisi Kembali Dalam UU Antiterorisme


Telegraf, Jakarta – Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) yang telah disepakati oleh DPR yang bertujuan agar UU tersebut menjadi lebih kuat.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Enny Nurbaningsih mengatakan penguatan aspek pencegahan terorisme menjadi hal baru dalam revisi UU tersebut. Misalnya, selama ini, aparat penegak hukum tidak bisa menindak orang yang melakukan latihan militer guna direkrut menjadi teroris.

“Termasuk kegiatan merakit bom, kita tidak bisa melakukan apa pun. Namun, dengan undang-undang ini, kita bisa melakukan penegakan hukum terhadap mereka, sehingga paling tidak, ada aspek pencegahan dari awal sebelum terjadi tindak pidana itu sendiri,” terang Enny di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/05/18).

Soal perpanjangan masa penahanan, dalam revisi terbaru terdapat perubahan signifikan, yakni masa penahanan tidak sama dengan KUHAP. Masa penahanan diperpanjang dari semula tujuh hari menjadi 14 hari, dan bisa ditambah tujuh hari lagi hingga ditetapkan menjadi tersangka.

Setelah ditetapkan tersangka, jangka waktu penahanannya sedikit lebih panjang dari KUHAP. Dalam KUHAP, jangka waktu penahanan semua jenis tindak pidana 710 hari bagi yang ancaman hukumannya di atas sembilan tahun. Namun, dalam UU Antiterorisme, mengingat ada jangka waktu penangkapan yang panjang dan jangka waktu kewenangan penyidik diperpanjang, maka totalnya menjadi 770 hari.

“Tetapi ada ikatan pada masing-masing ketentuan. Satu terkait penahanan, ada perpanjangan, kemudian dikuatkan lagi bahwa masa perpanjangan itu dalam rangka menjunjung HAM (hak asasi manusia). Penangkapan pun sama. Jadi dikunci sedemikian rupa setidaknya oleh tiga pasal,” ujarnya.

Kedudukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga diperkuat. BNPT merupakan crisis center yang memberikan masukan kepada presiden. Dalam revisi UU Antiterorisme, selain sebagai analis terkait daerah rawan terorisme, BNPT akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan.

Dalam hal pelibatan TNI, Enny menjelaskan peran TNI diletakkan dalam kelembagaan, sekaligus ada perubahan dalam hal pengawasan.

“Draf peraturan presiden (perpres) yang menjadi acuan pelibatan TNI menangani aksi teror sedang disusun Kementerian Pertahanan dengan dukungan TNI. Dalam perpres tersebut akan dijabarkan operasi militer selain perang (OMSP), kapan dilakukan, hingga siapa yang melakukan,” terang Enny.


Photo Credit : Sejumlah anggota Densus 88 menyisir lokasi penangkapan teroris di Weru, Sukoharjo, Selasa (25/1). Densus berhasil mengamankan seorang terduga teroris dari lokasi tersebut bernama Roki Aprisgianto beserta sejumlah barang bukti. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay


                         
KBI Telegraf

close