PKS: Hak Angket Penyadapan DPR Adalah Suatu Hal Yang Positif

Date:



Telegraf, Jakarta – Demi menyelesaikan simpang siur masalah penyadapan yang dilakukan oleh kubu Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukum di tengah masyarakat, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman setuju DPR mengeluarkan hak angket ke pemerintah.

“Beritanya kan masih sangat simpang siur ya,” ujar Sohibul Iman di Masjid al Amin, Kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Menurutnya, dugaan penyadapan yang dilakukan Ahok dan kuasa hukum terhadap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin tidak jelas setelah sejumlah lembaga negara seperti Polri dan BIN membantah adanya penyadapan.

Atas alasan itu, klarifikasi resmi dari pemerintah diperlukan untuk menuntaskan simpang siur ini secara terang benderang. Dorongan agar DPR mengeluarkan hak angket dinilai Sohibul sebagai sesuatu yang positif dalam menyelesaikan kasus ini.

“Kami di DPR juga punya hak mengklarifikasi. Di DPR kan ada upaya untuk hak angket, hak angket ini kan upaya bertanya lebih dalam, saya kira itu hal yang positif,” tegasnya. (Red)

Photo credit : Ist. Photo


Artikel Lainnya

Lainnya Dari Telegraf
Telegraf

BTN Bersama REI Wujudkan Rumah Rakyat Berkualitas

Telegraf - Bersama REI PT Bank Tabungan Negara (Persero)...

SKK Bantah Terkait Under Invois Ini Keterangannya

Telegraf – Menyikapi keterangan Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Terampil...

Indonesia Akan Menjadi Tuan Rumah Kongres IPA 2022

Telegraf - DKI Jakarta sebagai salah satu UNESCO City...

Terkait Perlindungan Konsumen OJK Terbitkan POJK Baru Berikut Isinya

Telegaf –Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan konsumen Otoritas Jasa...