Pernikahan Pasangan Belia, Menag: Pertimbangkan Pengadilan Harus Matang

Pernikahan Pasangan Belia, Menag: Pertimbangkan Pengadilan Harus Matang

“Kami tidak mengetahui pertimbangan pengadilan sehingga memberikan izin kepada keduanya untuk melakukan pernikahan. Tapi atas dasar itulah, penghulu akhirnya memberikan izin pernikahan itu,”

Pernikahan Pasangan Belia, Menag: Pertimbangkan Pengadilan Harus Matang

Telegraf, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, penghulu di KUA Bantaeng mengizinkan pernikahan pasangan di bawah umur karena sudah ada putusan pengadilan agama. Kendati begitu, Menag mengaku belum mengetahui pertimbangan pengadilan, hingga akhirnya memberikan izin pernikahan pasangan belia tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebelum rapat dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Senin (16/04/18). “Kami tidak mengetahui pertimbangan pengadilan sehingga memberikan izin kepada keduanya untuk melakukan pernikahan. Tapi atas dasar itulah, penghulu akhirnya memberikan izin pernikahan itu,” katanya.

Pernikahan pasangan belia di Bantaeng, Sulawesi Selatan, itu cukup menghebohkan di duia maya. Usia calon pengantin pria 15 tahun 10 bulan dan pengantin wanita berusia 14 tahun 9 bulan. Pasangan ini telah mendaftarkan perkawinan ke KUA Kecamatan Bantaeng.

Sejatinya, pemerintah tengah mengkaji kembali perubahan batas usia minimal menikah untuk perempuan. Terlebih, dengan aturan sekarang ada kemungkinan anak-anak kehilangan hak anak untuk bersekolah.

Kajian itu pernah disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Profesor Vennetia Danes, pada awal maret 2018. Dasar kajian itu, menikah di usia muda secara fisik alat reproduksi bagi perempuan belum sempurna, terlebih secara mental, dan dipandang menjadi penyebab kekerasan di rumah tangga yang kerap terjadi.

Terlebih, menurut Vennetia, ada dua undang-undang yang tidak harmonis terkait hal ini. “Pernikahan dini itu tidak baik bagi reproduksi belum sempurna bagi perempuan dan mental yang belum siap dari anak perempuan, kedua efeknya anak-ibu akan kehilangan haknya, karena batasan anak itu 18 tahun sedangkan di Undang-Undang Perkawinan itu anak perempuan 16 tahun dan laki-laki 18 tahun, kalau dalam usia itu dinikahkan, maka anak-anak akan kehilangan hak anak untuk bersekolah,” jelas Vennetia, Kamis (08/03/18) yang lalu.

Vennetia juga mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyosialisasikan mengenai hal ini, sampai ke pemuka-pemuka agama dari segi agama, dan segi sosialnya dibicarakan dengan ketua-ketua adat untuk dikaji kembali, supaya bisa selaras dengan undang-undang ini nantinya.

Batasan Usia

Diketahui, menurut aturan perundang-undangan, usia yang boleh melakukan pernikahan adalah 19 tahun untuk yang laki-laki dan 16 tahun untuk yang perempuan. Atas dasar aturan itulah, Menteri Agama mengatakan, penghulu sempat menolak menikahkan mereka.

Hanya saja, keduanya kemudian mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Bantaeng dan permohonan itu dikabulkan. “Karena dispensasi itulah, maka KUA tidak ada lagi alasan untuk menolak permohonan pernikahan keduanya,” kata Menag.

Pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Tujuan penetapan batasan umur untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya (penjelasan pasal 7 ayat [1] UUP).

Terkait itu, Menag berharap, Pengadilan Agama senantiasa mempertimbangkan secara matang, sebelum memutus permohonan izin pernikahan di bawah umur. (Red) 


Photo Credit : Menag Saifuddin sebutkan, penghulu di KUA Bantaeng izinkan pernikahan pasangan di bawah umur karena ada putusan pengadilan agama. | File/Dok/Ist. Photo

KBI Telegraf

close