Permintaan Masyarakat Mengakibatkan Maraknya Fintech Peer To Peer Lending Ilegal

"Fakta dilapangan bahwa jumlah fintech yang legal ada 99 dan 635 yang ilegal. Ini fenomena yang menarik mudahnya membuat aplikasi melalui playstore dan web diinternet sangat mudah saat ini"

Permintaan Masyarakat Mengakibatkan Maraknya Fintech Peer To Peer Lending Ilegal


Telegraf, Jakarta – Maraknya penyelengara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending) atau biasa disebut pinjaman online yang tidak terdaftar membuat Otoritsa Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini satgas waspada investasi terus melakukan pengawasan agar kegiatan itu tidak merugikan masyarakat.

Hingga akhir Januari 2019 ini OJK menutup 231 (duaratus tigapuluh satu) fintech peer to peer lending yang tidak terdaftar atau memiliki ijin OJK. Hal itu diungkapkan oleh Tonggam L Tobing Ketua Satgas Waspada Investasi dikantornya Jl lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat.

Tonggam menyebutkan mudahnya membuat aplikasi melalui playstore dan web internet ini membuat maraknya fintech peer to peer lending bermunculan dan juga di dukung oleh permintaan masyarakat sangat besar terhadap pinjaman tersebut.

“Fakta dilapangan bahwa jumlah fintech yang legal ada 99 dan 635 yang ilegal. Ini fenomena yang menarik mudahnya membuat aplikasi melalui playstore dan web diinternet sangat mudah saat ini,” tutur Longgam.

Longgam menjelaskan para pelaku dengan mudahnya mengaet masyarakat dengan mengiming ngimingi kemudahan, dengan hanya mengunakan KTP saja sudah mendapatkan pinjaman.

“Walaupun pada dasarnya kemudadahan kemudahan itu bisa menjebak masyarakat dengan bungga tinggi denda jangka waktu yang sangat singgkat dan resiko resiko lainnya,” ungkapnya Rabu (13/02/19).

Bukan itu saja Longgam menyebutkan dan faktanya juga sangan banyak yang timbul di masyarakat bahwa penagihan penagihan yang tidak beretika dilakukan oleh fintech fintech ini dengan cara intimidasi teror dan juga pelecehan seksual untuk mendapatkan kembali uangnya dari para nasabah.

Baca Juga :   Ini Kata Presiden FSPPB Terkait Penanganan Kebakaran Kilang Minyak Cilacap

Utuk melindungi hal semacam ini Longgam menghimbau kepada masyarakat jika ingin meminjam melalui fintech peer to peer lending, maka harus mengecek apakah fintech peer to peer lending tersebut terdaftar di OJk atau tidak, meminjam dengan kebutuhan dan kemampuan menyicil/mengangsur, meminjam untuk kepentingan yang produktif dan memahami manfaat biaya,bunga, jangka waktu, denda dan resikonya.

Untuk mengetahui daftar nama entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki ijin dari OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id atau melalui kontak OJK 157 serta email OJK, konsumen@ojk.go.id. (Red)


Photo Credit  : Ketua Satgas Waspada Investasi Tonggam L. Tobing usai mengumumkan fintech-fintech ilegal yang sudah ditutup. TELEGRAF/Atti Kurnia

Atti K.

close