Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja Kemendagri Lakukan Rakor Nasional Produk Hukum Daerah

Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja Kemendagri Lakukan Rakor Nasional Produk Hukum Daerah

"Kami melaksanakan rapat koordinasi nasional produk hukum daerah sebagai sebuah langkah akselerasi untuk penetapan perencanaan produk hukum daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020"

Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja Kemendagri Lakukan Rakor Nasional Produk Hukum Daerah

Telegraf – Dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lakukan rapat koordinasi (rakor) nasional.

“Kami melaksanakan rapat koordinasi nasional produk hukum daerah sebagai sebuah langkah akselerasi untuk penetapan perencanaan produk hukum daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020,” hal itu di ungkapkan oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si usai membuka Rakor nasional dengan tama “Akselerasi penetapan perencanaan produk hukum daerah tahun 2022 dengan mengitegrasikan perda dan perkada yang terdampak Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di Jakarta.

Akmal mengatakan terdapat 850 peraturan daerah (Perda) di tingkat Provinsi dan 17 perda di tingkat Kabupaten yang akan diidentifikasi dan berkaitan dengan implementasi UU Cipta kerja, yang akan difasilitasi oleh Kemendagri apakah Perda tersebut diupgrade, direvisi dan disempurnakan lebih lanjut.

Akmal juga menyebutkan bahwa ini tidak mudah dan butuh waktu sehinga memiliki frekuensi yang sama dari pusat hingga daerah. “Tidak mudah karena rejim di tingkat daerah diatur didalam Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Proses Perda harus mendapat persetujuan DPRD daerah yang harus memiliki kesepakatan bersama. Yang akan menjadi kendala ketika ada hubungan antara DPR-nya dan Kepala Daerahnya kurang begitu bagus Kemendagri akan hadir untuk menfasilitasi agar komunikasinya berjalan dengan baik,” ungkap Akmal.

Akmal berharap penyusunan perencanaan produk hukum daerah tahun 2022 pada pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dapat menjadi suatu titik balik pemulihan ekonomi nasional yang sempat mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Dengan tetap menjaga sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, strategi dan upaya percepatan penyelarasan kebijakan di daerah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Hadir dalam rakor tersebut Staf Ahli Menteri bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Asisten Deputi Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.


Photo Credit: Direktur Jendral Otonomi Daerah Akmal Malik/ Doc/Makmur Marbun-Kemendagri

 

Atti K.

close