Penyidik Terburu-Buru Menjudge Korupsi Heli AW 101 dan Tetapkan Tersangka

"BPK dan KPK masih melakukan penyelidikan apakah ada potensi kerugian dalam pembelian Heli AW 101, artinya belum ketahuan apakah ada kerugian negara atau tidak, namun penyidik sudah terburu-buru menetapkan itu sebagai kasus korupsi dan langsung menetapkan tersangka."

Penyidik Terburu-Buru Menjudge Korupsi Heli AW 101 dan Tetapkan Tersangka

Mothercare Indonesia

Telegraf, Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi mengatakan penyidik kasus Helikopter AgustaWestland AW 101 dalam hal ini Puspom TNI terlalu terburu-buru menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik juga terlalu terburu-buru menjustifikasi adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 220 miliar.

“BPK dan KPK masih melakukan penyelidikan apakah ada potensi kerugian dalam pembelian Heli AW 101, artinya belum ketahuan apakah ada kerugian negara atau tidak, namun penyidik sudah terburu-buru menetapkan itu sebagai kasus korupsi dan langsung menetapkan tersangka,” ujar Ucok Sky Khadafi dalam wawancara Live Talk Show Jurnal Pagi yang disiarkan dari Studio Berita Satu TV, Senin (7/8/2017)

Menurut Ucok, hingga kini penyidik belum menemukan bukti yang kuat mengenai selisih harga. Karena memang sebagaimana dijelaskan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) 2015-2017 Marsekal TNI Pur Agus Supriatna yang juga menjadi narasumber dalam Live Talkshow tersebut, bahwa harga dasar Heli AW 101 sebesar Rp 514 Miliar. Sedangkan selisih yang sebesar Rp 220 milar adalah perlengkapan tambahan sebanyak 9 item untuk mendukung operasional Heli AW 101 yang masuk kategori rahasia negara.

Marsekal TNI Pur Agus Supriatna  terpaksa “membuka” sedikit 9 item itu demi meluruskan masalahnya. Agus hanya membuka 3 item saja yang menjadi rahasia negara tentang selisih Rp 220 Miliar. Penambahan dana tersebut karena pihak TNI AU meminta tambahan 9 item. Salah satunya yakni transfer teknologi, pihak TNI AU mengirimkan 4 penerbangnya dan 8 teknisi pesawat berangkat ke pabrikan.

Kedua, TNI AU meminta pabrikan menyediakan spare parts Heli yang siap pakai di hanggar Indonesia dengan jaminan ketersediaan spare parts dua tahun. “Kalau tidak dijamin pabrikan selain mencari spare part itu harganya jelas pasti lebih mahal, jaminan spare part bisa mengganggu operasional pesawat,” ujar Marsekal TNI Pur Agus Supriatna.

TNI AU, lanjut Agus juga meminta tambahan teknologi alat yang dipasang di Heli AW 101 sehingga Heli ini bisa diterbangkan dalam segala cuaca dan bisa terbang malam karena dilengkapi looking lighting infra red dan alat tambahan.

New Chic

Mendengar penjelasan Marsekal Agus, Ucok menilai penyidik terlalu cepat menetapkan justifikasi bahwa dalam pembelian AW 101 itu ada kerugian negara. Penyidik tidak bisa menjelaskan dasar menetapkan adanya selisih harga yang merugikan negara.

“Kalau masalah dimana kerugian negaranya, saya setuju dengan pendapat pak Agus (Mantan KSAU Marsekal Agus Supriatna,red), beliau kan sudah menjelaskan harga dasar beli helinya saja 514 Miliar, nah peralatan itu tambahannya kan bisa sampai 220 miliar, saya kira penyidik terlalu terburu-buru,” sambung Ucok.

Karena tidak ditemukan unsur kerugian negara. lanjut Ucok ini tiba-tiba kasusnya dirubah lagi bukan di mark upnya tapi proses lelangnya yang akan dibidik.

“Yang kedua untuk menutupi kekurangan penyidik yang gagal menetapkan potensi kerugian negara, kemudian kasus ini dibelokkan arahnya pada proses lelang tendernya,” kata Ucok.

Ucok melihat penyidik memang akan mengarahkan kasus pembelian Heli AW 101 ke proses tender atau lelang. “Jadi tidak membandingkan apanya sih yang berkurang, apa sih yang di mark up, dimana letak mark downya dari besi yang dibeli dari helikopter itu,” katanya.

Baca Juga :   KPK Dukung Polri Berantas Mafia Tanah di Indonesia

Menurut Ucok, kalau penyidik yang dikejar masalah proses lelang yang dianggap bermasalah. Karena dua PT yakni PT Karya Cipta Gemilang dan PT Diratama Jaya Mandiri kayaknya dikendalikan oleh satu orang. “Karena kan harus ada beberapa perusahaan,” katanya

H&M (Hennes & Mauritz) / CPS

Menanggapi pertanyaan adakah indikasi harga diatur dalam proses lelang karena hanya melibatkan satu pemilik perusahaan, Ucok menyarankan penyidik seharusnya punya perbandingan harga. “Misalnya seperti pembelian Heli AW sekarang ini bisa dibandingkan dengan minta informasi harga dari pabrikan Agusta atau minta perbandingan dari negara-negara luar yang membeli Heli tersebut,” katanya.

“Harus dibandingkan dengan orang lain termasuk tambahan-tambahan supaya pesawat ini memang sempurna untuk siap perang sebagaimana tambahan” sambung Ucok.

Kalau bicara proses lelang, menurut alumni S2 UNJ itu, semua proses lelang di Indonesia itu bermasalah lho, artinya tender pengadaan lainnya bisa dibuka juga.

Padahal, lanjut Sky Kadafi, proses lelang di TNI itu jarang ada karena tertutup dengan dalih rahasia negara. Kalaupun ada lelang di LPSE di Kemenham paling hanya sebatas lelang pembangunan infrastruktur seperti bangun gedung atau bangun lapangan. “Kalau untuk pembelian alutsista kayaknya ga ada,” tuturnya.

“Nah ini kalau masuk ke situ ( membongkar pembelian Heli AW 101,red) tampaknya ini memperlihatkan ada suasana baru di TNI itu, karena besok bagaimana? masak hanya helikopter ini saja yang harus dibuka ada unsur keseimbangan lelang, lalu bagaimana dengan lelang yang lainnya,” ujar Khadafi mempertanyakan.

Misalnya, lanjut Khadafi di Angkatan Laut waktu itu di tahun 2011 ada lelang pengadaan helikopter anti kapal selam kalau ga salah ada 11 atau 12, tapi sampai sekarang kita belum dengar apakah barangnya sudah datang atau tidak, kenapa ga ini (juga diselidiki,red) karena ini lebih mahal anggarannya dan ga ada kabarnya,” paparnya.

Menurut Sky Khadafi ini hanya puncak gunung es dari indikasi korupsi di tubuh TNI. Namun di bawah kasus-kasus yang terindikasi korupsi masih banyak karena sistem pengadaan dan pengawasan di TNI itu belum terbangun dengan baik. “Termasuk publik yang ingin mengetahui transparansi selalu dihambat dengan alasan rahasia negara,” katanya.

Ini bukan hanya masalah Heli AW 101, anggaran di TNI itu sangat besar mencapai Rp 100 Triliun. Namun sulit diakses oleh publik karena terbentur oleh rahasia negara. (Tim)

Photo Credit : Ist. Photo


Edo W.
Citibank PH Loans
H&M (Hennes & Mauritz) / CPS