Penjelasan Mahfud MD Tanggapi Polemik Gaji Megawati CS

Penjelasan Mahfud MD Tanggapi Polemik Gaji Megawati CS

"Kok disebut dengan hak-hak keuangan lainnya kan jadi besar sekali. Sementara pejabat lain hanya disebut gajinya, hak-haknya langsung diberikan. Nah, itu nanti yang akan di perbaiki kira-kira, tetapi nggak ada masalah,"

Penjelasan Mahfud MD Tanggapi Polemik Gaji Megawati CS


Telegraf, Jakarta – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD kemarin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Keduanya membahas polemik gaji petinggi BPIP lantaran melebihi besaran gaji dari kepala negara.

“Menyangkut yang ribut soal gaji BPIP, Presiden sudah menjelaskan itu hanya soal struktur gaji saja. Karena gaji pokok itu sebenarnya dari BPIP itu paling kecil, hanya Rp5 juta. Yang itu kan lalu diakumulasikan,” terang Mahfud.

Menurut Mahfud, gaji para pejabat lembaga negara lainnya bisa mencapai Rp70 juta perbulannya. Sementara, gaji dari Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp112.548.000 juta tersebut merupakan akumulasi dari penerbitan Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Wong saya pernah jadi anggota DPR, zaman saya tahun 2004 itu bawa pulang minimal Rp 150 juta. Tahun 2004. Sekarang sudah 14 tahun, jadi itu hanya kekeliruan dalam menstrukturlah,” ucap Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/05/18).
“Kalau saya enggak berpengaruh. Karena saya tahu, itu kecil sekali. Saya pernah jadi pejabat, tiga kali lipat itu meski SK-nya kecil,” katanya.

“Kalau pejabat struktural masih ada DOP namanya, dana operasional pimpinan, itu tambah lagi Rp100 juta, di samping tunjangan tunjangan itu,” ujarnya.

Kemudian mantan Ketua MK itu mencontohkan gaji Komisaris BUMN yang mencapai Rp160 juta per bulannya. Belum lagi, sambung dia, penghasilan Gubernur BI sebesar Rp300 juta yang hanya merupakan gaji pokoknya.

Lebih jauh, Mahfud melanjutkan bahwa gaji anggota DPR pada 2004 telah mencapai Rp150 juta setiap bulannya. “(Apalagi) sekarang sudah 14 tahun. Jadi itu hanya kekeliruan dalam menstrukturlah,” tambahnya.

Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Mahfud juga mempertanyakan mengapa Perpres 42/2018 diterbitkan tidak merinci untuk gaji pokok saja bagi petinggi BPIP.

“Kok disebut dengan hak-hak keuangan lainnya kan jadi besar sekali. Sementara pejabat lain hanya disebut gajinya, hak-haknya langsung diberikan. Nah, itu nanti yang akan di perbaiki kira-kira, tetapi nggak ada masalah,” imbuhnya.

Mahfud yang juga Timses Pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2014 itu menyampaikan adanya kemungkinan Perpres 42/2018 akan diperbaiki tentang redaksional hak keuangan bagi petinggi BPIP tersebut.

“Tapi sekurang-kurangnya akan dijelaskan, tapi mungkin juga diperbaiki kan nggak ada masalah,” jelasnya.

Mahfud mengaku sama sekali tak terganggu tentang polemik lebih tingginya gaji petinggi BPIP ketimbang Presiden. Sebab, ia mengetahui bahwa gaji yang diberikan negara kepada BPIP termaksud sedikit. (Red)


Photo Credit : Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD membahas polemik gaji petinggi BPIP lantaran melebihi besaran gaji dari kepala negara. FILE/Dok/Ist. Photo

KBI Telegraf

close