Pengendalian Defisit DJKN Rumuskan Alternative dan Sinkronisasi Regulasi

“Dimana mana diseluruh dunia sistemnya sama jaminan social nasional hanya ada beberapa hal pertama Indonesia sendiri masih belum lama kan penyelenggara ini, kemudian harus dilihat komponen komponen penyelengaranya itu sudah memadai apa belum”

Pengendalian Defisit DJKN Rumuskan Alternative dan Sinkronisasi Regulasi


Telegraf, Jakarta – Defisit Jaminan Kesehatan nasional (JKN) semenjak beroperasinya Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) selalu terjadi yang mengakibatkan suntikan dana dari pemerintah pusat terus mengalir, untuk pengendalian defisit tersebut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adakan sinkronisasi regulasi serta merumuskan alternative kebijakan.

Defisit terjadi disebabkan komponen penyelengaranya belum memadai antara manfaat biaya dan pelayanan serta biaya operasional yang terjadi di Indonesia, karena system jaminan sosial nasional di berbagai negara itu sama, ungkap Ahmad Ansyori Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

“Dimana mana diseluruh dunia sistemnya sama jaminan social nasional hanya ada beberapa hal pertama Indonesia sendiri masih belum lama kan penyelenggara ini, kemudian harus dilihat komponen komponen penyelengaranya itu sudah memadai apa belum,” ungkap Ansyori.

Ia menyebutkan di Indonesia “beberapa hal belum memadai,” dan mencontohkan “satu system jaminan sosial nasional itu perimbangan sempurna antara manfaat dengan manfaat biaya dan pelayanan dan biaya operasional karena nirlaba, jadi ini a-b sama dengan nol karena tidak ada margin, tidak ada laba tidak ada profit, sekarang a-b minus,” ini masalahnya tutur Ansyori.

Ketua DJSN Sigit Priohutomo mengatakan bukan naik tidak naik tarif yang di bebankan untuk anggota BPJS tetapi apakah tarif itu sesuai atau tidak. “kami berpendapat tidak, under prize,” yang di sebabkan banyak factor ketersediaan sarana dan prasarana layanan.

“Kita pikirkan kesana kalau kita menaikkan iuran kan memberatkan masyarakat, kalau kita mengurangi pelayanan juga tidak boleh, sebenarnya yang menjadi masalah adalah bagaimana pemerintah bisa mengatur ini, dua-duanya tidak bisa di ganggu, sistem bisa jalan dan masyarakatnya nyaman, dua-duannya tidak boleh di ganggu,” kata Sigit dalam konferensi pers di Jakarta, (30/11/17).

Sigit menerangkan beberapa langkah dalam pengendalian defisit JKN adalah meninjau ulang system pembayaran dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah yaitu puskesmas.

Lanjut Sigit Eflsiensi Dana Operasional BPJS, DJSN telah melakukan analisis terhadap RKAT BPJS Kesehatan melalui beberapa pendekatan untuk mengetahm tambahan Dana Operasional BPJS Kesehatan yang rasional, dikaitkan dengan peningkatan jumlah Peserta dan peningkatan penerimaan iuran, penghitungan keseimbangan antara iuran dan manfaat.

Pengalihan sebagian dana infrastruktur yang bersifat fisik menjadi infrastruktur non flsik berupa peningkatan SDM Kesehatan di FKTP. Hal ini dilakukan untuk menekan angka rujukan sehingga fungsi FKTP sebagal “Gatekeeper” dapat berjalan secara efektif. (Red)

Photo Credit : Atti kurnia/Telegraf.co.id


Atti K.

close